JAKARTA, Berita HUKUM - Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menilai ada 10 potensi masalah pada Pemilihan Umum ( Pemilu) 2014. Pertama, kandidat calon legislatif (caleg) tidak optimal karena terlalu fokus sosialisasi sosok atau figur ketimbang sosialisasi ideologi dan program kerja mereka.

"Kedua, model kampanye partai politik masih bertumpu pada politik visual dengan menjual figur, bukan gagasan atau program konkrit untuk pemerintahan periode 2014-2019," ujar Direktur LPI Boni Hargens di Jakarta, Minggu (9/2).

Ketiga, Boni menilai netralitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu diragukan setelah ada wacana lembaga sandi negara (lemsaneg) terlibat dalam pengawasan pemilu. Kekhawatiran itu didasari pemilu sebelumnya yang dinilai tidak fair dan adanya manipulasi data pemilih maupun suara.

Keempat, belum selesainya Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Ada kecurigaan munculnya kartu pemilih siluman atau surat suara siluman yang bermaksud menggelembungkan suara partai atau figur tertentu," ujarnya.

Kelima, masalah dana saksi yang semula akan didanai negara. Menurut Boni, seharusnya dana saksi dibiayai sendiri oleh parpol.

Keenam, kecurigaan terhadap aparat keamanan yang membantu mengamankan surat suara dari tempat pemungutan suara (TPS) ke KPUD dan KPU Pusat.

Ketujuh, Badan Pengawas Pemilu dinilai tidak bisa menarik jarak dari KPU dan cenderung menjadi bagian dari penyelenggara pemilu sehingga tidak bisa diharapkan netral sepenuhnya dalam mengawasi pemilu.

Kedelapan, adanya politik uang dinilai belum dapat dihindari pada Pemilu 2014 ini.

"Secara langsung, politik uang bisa berupa pembagian uang kepada masyarakat maupun kepada elit lokal di berbagai daerah untuk mobilisasi dukungan terhadap calon atau partai tertentu," terang Boni.

Kesembilan, tabulasi suara KPU dinilai membuka peluang manipulasi suara jika belum disiapkan mekanisme transparansi perhitungan suara kepada publik.Terakhir atau masalah kesepuluh lanjut Boni adalah adanya kekerasan politik yang bisa terjadi di sejumlah daerah. Kekerasan ini dipicu oleh adanya ikatan kekeluargaan atau pengaruh orang lokal yang dominan di daerah melakukan kontrol sosial.(dia/ed/kompas/bhc/sya)