JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mobil berplat merah dilarang mengkonsusmsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, itulah hasil rapat terbatas Kabinet ekonomi yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Menteri ESDM, Jero Wacik kendaraan plat merah ini meliputi kendaraan dinas pemerintah, BUMN, dan BUMD. Dan nantinya, Jero akan mengeuatkan melalui Permen (Peraturan Menteri) ESDM. . "Ini sudah disetujui Presiden, yang melarang kendaraan dinas Pemerintah menggunakan premium bersubsidi," ujarnya saat ditemui wartawan di kantor Presiden, Jakarta, Kemarin petang.

Jero menambahkan, hal ini merupakan salah satu dari 5 (lima) langkah yang ditempuh Pemerintah dalam mengendalikan subsidi BBM agar tidak melewati kuota 40 juta kiloliter pada 2012 ini.

Empat langkah lainnya yang akan diterapkan Pemerintah dalam pengendalian subsidi BBM adalah: 1. Larangan pengunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan. Untuk pelaksanaannya Pemda diminta mengawasi; 2. Menjalankan konversi dan diversifikasi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG), khususnya untuk Pulau Jawa; 3. PLN dilarang membangun pembangkit yang menggunakan BBM. Semua harus berganti ke pembangkit non BBM; dan 4. Penghematan listrik di gedung-gedung Pemerintah.

Tidak Batasi CC Kendaraan

Mengenai pembatasan kendaraan CC tertentu untuk mengkonsumsi BBM bersubsidi, menurut Jero Wacik, saat ini belum bisa diberlakukan. "Kami sudah di lapangan berdasarkan batasan CC ternyata sulit. Jadi sementara aturan ini kata tunda dulu," papar Menteri ESDM.

Menurut Jero, pembatasan konsumsi BBM bersubsidi bagi kendaraan CC tertentu saat ini manfaatnya tidak lebih banyak dari mudaratnya. Apalagi tidak semua SPBU di Indonesia menjual Pertamax. Jadi aturan ini sangat riskan untuk dilaksanakan. (skb/sya)