Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Virus Corona
Legislator Soroti Tindak Lanjut Pemalsuan Vaksin Penanggulangan Covid-19
2021-05-28 22:56:03
 

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina.(Foto: Azka/nvl)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina meminta tindak lanjut kasus pemalsuan antigen dan Progress pembuatan vaksin untuk vaksinasi tahap berikutnya dapat di tuntaskan secara cepat dan efektif. Hal itu disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI dengan BUMN Farmasi yang dihadiri para direksi PT Biofarma(Persero), PT Kimia Farma, Tbk dan PT Indofarma, Tbk

Nevi mengatakan, kasus Bandara Kualanamu menjadi pelajaran berharga bangsa ini akan keseriusan dalam penanggulangan Covid-19 di tanah air. Kejadian penggunaan alat rapid test antigen bekas (daur ulang) pada Bandara Internasional Kualanamu mencoreng bangsa ini baik dari dalam maupun pandangan orang luar negeri.

"Saya berharap, pada tahap selanjutnya, penanganan Covid -19 yang berhubungan dengan vaksin dapat dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Program Vaksin Gotong Royong akan menjadi simbol keseriusan negara dalam upaya penanggulangan pandemi yang sudah berlangsung lebih satu tahun ini," tutur Nevi dalam siaran persnya, Jumat (28/5).

Politisi PKS ini menekankan bahwa Program Vaksin Mandiri atau kegiatan vaksin yang tidak tergabung dalam program pemerintah jangan sampai menjadi kegiatan bisnis oleh pihak manapun. Semangat melawan pandemi dengan mengedepankan vaksin nusantara atau vaksin merah putih dapat terus dijalankan dengan uji klinis terus menerus.

Dengan menerapkan manajemen vaksinasi yang berujung pada herd imunity akan menjadi jalan yang baik pada penyelesaian pandemi ini. Untuk itu, ia meminta agar kontrol dan monitor SDM di BUMN Farmasi diperketat agar kejadiaan kuala namu tidak terulang.

Berkaitan dengan program Vaksinasi gotong royong, Nevi tetap meminta agar prioritas vaksin produksi dalam negeri seperti vaksin merah putih menjadi terdepan dalam mengiringi program vaksinasi di masa depan.

"Pemerintah dan Holding BUMN Farmasi sudah membangun sistem yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik. Saya minta tidak ada yang dirugikan siapapun pihaknya. Keterbukaan baik pendataan, distribusi (supply chain), pelaksanaan, serta edukasi vaksinasi yang benar bagi warga terkait Program Vaksinasi Gotong Royong merupakan langkah nyata nantinya bagi negara ini dalam mengurai satu persatu persoalan pandemi ini," jelas Nevi.

Legislator dapil Sumatera Barat II ini juga menyampaikan aspirasi dari daerah pemilihannya, bahwa terkait produksi APD yang nantinya akan digunakan pada program vaksinasi gotong royong harap melibatkan UMKM. Pelibatan UMKM dalam proses pelaksanaan program yang masif se-Indonesia ini setidaknya akan memberi dukungan yang baik pada ekonomi kerakyatan negeri ini.

"Banyak hal dalam langkah lanjut vaksin penanggulangan Covid-19. Mulai dari evaluasi perbaikan program sebelumnya hingga memastikan ketersediaan vaksin merata dan cukup untuk rakyat Indonesia. Yang juga tidak kalah penting pada sorotan dunia adalah kepastian semua vaksin beredar di Indonesia mendapatkan Emergency Use Listing (EUA) dari WHO. Manajemen Informasi tentang vaksin ini menjadi sangat penting pada keberhasilan program nasional vaksinasi gotong royong," tutup Nevi Zuairina.(dep/es/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Virus Corona
 
  Temuan BPK Soal Kejanggalan Proses Vaksinasi Jangan Dianggap Angin Lalu
  Pemerintah Umumkan Kebijakan Bebas Masker di Ruang atau Area Publik Ini
  Legislator Minta Pemerintah Laksanakan Putusan MA Terkait Vaksin Covid-19 Halal
  Sinovac akan Digunakan sebagai Vaksin Booster
  Komisi IX Apresiasi Putusan MA Terkait Vaksin Halal
 
ads1

  Berita Utama
KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA

Heboh Video! Antrian Panjang di SPBU Kota Manna Bengkulu Selatan, BBM Langka?

Tarif Ojol Naik, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tidak Memahami Kesulitan Hidup Rakyat

Pemerintah Umumkan Harga BBM Pertalite Naik dari Rp 7.650 Menjadi Rp 10.000

 

ads2

  Berita Terkini
 
Sekjen PBB Sebut Dunia Dalam Bahaya, HNW: PBB Jangan Mandul

HUT Lalu Lintas Polri ke-67, Kapolri Listyo Sigit Luncurkan Program Prioritas E-TLE Nasional

KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA

OTT KPK di MA, Firli Kembali Tegaskan Pentingnya Orkestrasi Pemberantasan Korupsi

Diduga Merampas Tanah Warga Tanpa Hak, Juanda Mustapa Dilaporkan ke Kejaksaan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2