Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Hutan
Legislator Ungkap Adanya Rencana Penghapusan UU Kehutanan
2018-09-19 12:25:51
 

Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro saat saat Rapat Kerja dengan Menteri LHK Siti Nurbaya, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/9).(Foto: Jayadi/Man)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro mengingatkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akan adanya indikasi atau rencana beberapa pihak yang ingin menghapus Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan). Sehingga kewenangan akan diambil alih dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

"Saya ingin mengatakan sesuatu yang cukup krusial. Nampaknya ada keinginan dari pemerintah maupun DPR untuk menghapus Undang-Undang Kehutanan. Kewenangan kemudian akan diambil alih dalam Undang-Undang Pokok Agraria," ungkap Darori saat Rapat Kerja dengan Menteri LHK Siti Nurbaya, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/9).

Dijelaskannya, sejak Indonesia merdeka, sudah diatur bahwa kawasan hutan diatur oleh Menteri LHK. Di luar hal itu, diatur oleh UU Pokok Agraria. Jika kawasan hutan dilepas, dan dibuat perkebunan atau sebagainya, barulah hal itu diatur oleh UU Pokok Agraria. "Saya yakin teman-teman di Kehutanan akan keberatan terhadap hal ini. Namun karena kami tidak dilibatkan dalam pembahasannya, maka kami khawatir hal tersebut akan 'kebobolan'," tegasnya,

Selain itu juga, politisi dari Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini menilai ada usaha pemerintah yang ingin mengurangi kawasan hutan, tinggal 70 persen atau sekitar 30 juta hektar akan dikeluarkan dari kawasan hutan. Hal itu sudah terbukti dari adanya beberapa pertemuan di daerah-daerah, Kalimantan Timur misalnya.

"Mereka itu tidak mengerti manfaat hutan apa. Mereka hanya melihat secara ekonomi. Mereka melihat penelantaran saja. Di sini saya katakan pemerintah sekarang tidak perhatian pada hutan. Buktinya tidak ada anggaran yang cukup dialokasikan untuk hutan Indonesia. Pemerintah Korea Selatan saja yang hutannya habis dijajah oleh Jepang, namun dalam kurun waktu 10 tahun membiayai penuh hutan, sehingga menjadi hijau kembali," paparnya.

Menurutnya, hal itu terjadi karena Pemerintah Korsel perhatian kepada hutan dan tahu manfaat hutan. Sehingga membiayai hutannya agar kembali hijau. Ia menilai, hal ini tidak terjadi pada Pemerintah Indonesia. Anggaran sedikit dibanding dengan jumlah hutan yang sangat banyak dan besar, sehingga KLHK terlihat tidak bekerja. Untuk itu, politisi dapil Jawa Tengah itu berharap agar masukan-masukan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh KLHK, semata untuk mewarisi hutan Indonesia yang lebih baik lagi bagi generasi penerus bangsa.(ayu/sf/DPR/bh/sya)





 
   Berita Terkait > Hutan
 
  Tak Hanya Identifikasi dan Pendataan, Ansy Lema Minta KLHK Tindak Tegas Pelaku Perusakan Hutan
  Cegah Kerusakan Hutan, Pengelolaan Hutan yang Lestari Harus Jadi Prioritas
  Perlu Penguatan Peran Negara dalam Perlindungan Kawasan Hutan
  Walhi: 427.952 Hektar Hutan Kalimantan Jadi Konsesi di Era Jokowi
  KPK Tetapkan 3 Pihak sebagai Tersangka Kasus Suap Mantan Gubernur Riau Annas Maamun
 
ads1

  Berita Utama
Terkait Anggaran Proposal Rp100 Miliar Acara Temu Relawan Jokowi di GBK, Ini Klarifikasi Mantan Sekjen Projo

268 Warga Meninggal Dunia dan Ribuan Orang Luka-luka Akibat Gempa Cianjur

Legislator Komentari Putusan MK Terkait Diperbolehkannya Menteri Aktif Jadi Capres

Tangkapan Dittipidnarkoba Periode September-Oktober 2022, Ada Sabu dalam Kemasan Teh Cina Bertuliskan 'Good' dan 'Nice'

 

ads2

  Berita Terkini
 
APBN Defisit Akibat Pembayaran Subsidi Energi, Sugeng Suparwoto: Konsekuensi Pemerintah

Legislator Ingatkan PJ Kepala Daerah Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024

Tak Kunjung Kirim DIM RUU EBET, Mulyanto Nilai Pemerintah Langgar UU P3

Kejari Jakpus Lakukan Tes Narkotika, Hasilnya Oke

Terkait Anggaran Proposal Rp100 Miliar Acara Temu Relawan Jokowi di GBK, Ini Klarifikasi Mantan Sekjen Projo

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2