ACEH, Berita HUKUM - Lembaga Acheh Future (LAF) menunding Pemerintah Aceh, di bawah pimpinan Dr.Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf (Zikir), telah merampas hak korban konflik selama puluhan tahun di Aceh.
Buktinya sudah 8 tahun pendatangan Nota Kepahaman MoU Helsinki, masih banyak korban konflik yang belum mendapatkan perhatian pemerintah Aceh / Pusat, hal ini disampaikan Ketua Pusat Lembaga Acheh Future, melalui Koordinator Acheh Future Wilayah Aceh Utara, Iwan Saputra di Lhokseumawe.
Selama ini kami, banyak menerima pengaduan (laporan) dari Masyarakat Korban Konflik bermacam katagori melalui relawan kami disetiap kecamatan di Aceh Utara, "umumnya pengaduan korban yang kami terima dari pedalaman, seperti Paya Bakong, Buloeh Blang Ara, Nisam Antara, Sumirah, Cot girek, Langkahan, Matang Sijuk," ujar Iwan Saputra.
Hasil verifikasi Tim Acheh. Future, nasib para korban sangat memperhatinkan,, 65% dari mereka tersebut tergolong kalangan masyarakat miskin. Pengaduan yang kami terima ada 6 katagori, diantaranya korban Pemerkosaan / pelecehan sexsual, Diyat, rumah dibakar, kekerasan, dan korban harta benda, menurut isi pengaduan yang tertera.
"Menurut data yang kami peroleh, korban sudah berulang kali melaporkan hal ini ke BRA, tapi sampai dengan saat ini belum ada kejelasannya, kami mendesak Pemerintah Aceh /Pusat untuk menyelesaikan hak-hak, Korban konflik yang terabaikan, kami berahap jangan mengalihkan isu-isu lain untuk menutupi keluhan korban konflik, "ujar Iwan Saputra lagi.
Iwan Saputra menambahkan, "untuk apa meracangkan program program yang belum tentu bermamfaat bagi masyarakat, apa bila korban konflik belum semuanya deperhatikan, korban behak menerima dana kompensasi sesuai dengan butir butir dalam Nota kesepahaman MoU Helsinki,' jelasnya.
Bila hak-hak korban tidak perhatikan kita takutkan, Aceh kedepan akan terjadi hal-hal yang tidak kita ingikan, kami sudah berulang kali menyampaikan hal ini ke DPRA, yang deterima oleh Tgk Hasbi Abdulah,dan juga kami telah meyampaikan kepada Gubernur Aceh Dr Zaini Abdulah di Pendopo pada bulan Desember 2012 lalu, itupun belum ada tanda tanda keseriusan pemerintah Aceh dalam menanggapi hal ini.
"Kami sangat kecewa terhadap kenerja Pemerintah Aceh yang mengabaikan keluhan korban konflik," pungkas Iwan.(bhc/kar) |
