FILIPINA, Berita HUKUM - Mahkamah Agung di Filipina melarang pemberlakukan undang-undang baru tentang kejahatan internet, yang oleh para pengamat dikatakan menghalangi kebebasan berpendapat.

Menteri Hukum Leila de Lima mengatakan dengan keputusan ini, maka undang-undang yang telah ditandatangani oleh Presiden Bengno Aquino bulan lalu tersebut tidak bisa diterapkan.

Keputusan MA ini dikeluarkan hanya sepekan setelah pemerintah menerapkan undang-undang ini. Sejauh ini belum ada laporan mengenai orang-orang yang dijerat dengan peraturan baru itu.

Menurut undang-undang ini, pencurian atau pemalsuan identitas di internet termasuk tindak pidana, demikian juga dengan pornografi anak dan pencemaran nama baik di internet.

Akan direvisi

Tidak kurang dari 15 petisi diajukan ke MA untuk menggagalkan undang-undang ini.

Kalangan wartawan dan organisasi hak asasi manusia menentang undang-undang, karena khawatir pemerintah akan memanfaatkannya untuk membungkam orang-orang yang kritis terhadap pemerintah.

Selain itu, undang-undang ini melanggar hak asasi manusia, kata para pegiat.

Serikat wartawan Filipina mengatakan, dengan menerapkan undang-undang ini, maka Filipina kembali ke era beberapa dekade lalu ketika berlaku kediktatoran konstitusional.

Pemerintah beralasan, Filipina memerlukan undang-undang yang secara khusus mengatur kejahatan internet karena bagaimanapun orang-orang harus bertanggung jawab ketika mengeluarkan pernyataan di internet.

Setelah muncul gelombang protes, pemerintah dan beberapa anggota parlemen mengatakan siap merevisi undang-undang ini.(bbc/bhc/rby)