JAKARTA, Berita HUKUM – Mahkamah Konstitusi (MK) menggugurkan Undang Undang No 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu No 1/2013 tentang Perubahan Kedua UU MK atau bekas Perppu MK.

Dalam amar putusan yang dibacakan diruang sidang utama MK, oleh ketua MK Hamdan Zoelva menyatakan.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan Undang Undang Nomor 4 tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," kata Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva, saat membacakan sidang putusan di ruang sidang utama, Jakarta, Kamis (13/02).

Dengan demikian undang undang yang mengatur mengenai perekrutan calon hakim konstitusi dan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tidak berlaku lagi.

Dalam pertimbangannya MK berpendapat bahwa, UU MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat legal sentanding.

Dengan dikabulkannya gugatan Perpu tersebut, maka UU MK kembali pada UU semula, sehingga Perpu tidak lagi berlaku.

Perlu diketahui, uji materi UU tersebut diiajukan sejumlah advokat yang sering beracara di MK. Para advokat tersebut menganggap aturan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena konstitusi tak mengamanatkan pelibatan KY dalam pengajuan calon hakim konstitusi.

Pemohon juga mempermasalahkan adanya pelibatan KY dalam pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang permanen dibentuk bersama MK, juga dinilai bermasalah.(bhc/put)