Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pemilu 2014
MUI-FUI Minta Parpol Islam Serius Berkoalisi di Pilpres
Monday 21 Apr 2014 14:19:10
 

Ilustrasi. Total 31,95 % perolehan QuickCount Pemilu Legislatif Partai Islam 2014 meningkat. Perolehan Suara Parpol Islam Terbesar Dalam Sejarah.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wacana koalisi parpol Islam dalam pilpres mendatang terus bergulir. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Umat Islam (FUI) mendorong parpol-parpol Islam agar serius mengupayakan terwujudnya koalisi.

"Kami mengetuk hati para pimpinan partai Islam agar menunjukkan amanah dan tanggungjawabnya untuk memenuhi harapan konstituen muslim. Bagi adanya koalisi strategis partai-partai Islam dan berbasis masa Islam maupun dengan partai lain. Di mana koalisi partai Islam yang menentukan leading dalam menghadapi pilpres 2014," ujar Ketua Umum MUI Din Syamsuddin.

Hal itu dikatakan Din dalam jumpa pers seruan bersama 50 perwakilan ormas Islam yang tergabung dalam FUI di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Senin (21/4). Perwakilan ormas yang hadir di antaranya PBNU, Muhammadiyah, Persis, FPI, Alwasliyah, Perti, dan PUI.

Din mengatakan MUI dan FUI mensyukuri perolehan suara partai Islam yang meningkat cukup sinifikan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian umat Islam memberi kepercayaan dan menaruh harapan bagi terwujudnya nilai Islam dalam perpolitikan nasional Indonesia.

"Kami mendorong partai Islam untuk mensyukuri anugerah Allah SWT dengan tidak mengabaikan dukungan kepercayaan dan harapan para pemilih muslim yang mendambakan penjelmaan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ucapnya.

Dian juga mengatakan MUI dan FUI mensyukuri berlangsungnya Pileg dengan aman dan lancar. Namun mereka menyayangkan rendahnya kualitas Pemilu karena masih terjadinya persoalan DPT, distribusi kertas suara, jual beli suara, hingga praktik uang atau suap menyuap yang menciptakan politik transaksional.

"Karena itu kami mendorong penyelanggara pemilu untuk melakukan langkah benar adil, jujur dan transparan dalam penghitungan suara dari TPS sampai dengan tingkat pusat," jelasnya.(detik/rmd/van/Rivki /bhc/sya)



 
   Berita Terkait > Pemilu 2014
 
  Sah, Jokowi – JK Jadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019
  3 MURI akan Diserahkan pada Acara Pelantikan Presiden Terpilih Jokowi
  Wacana Penghapusan Kementerian Agama: Lawan!
  NCID: Banyak Langgar Janji Kampanye, Elektabilitas Jokowi-JK Diprediksi Tinggal 20%
  Tenggat Pendaftaran Perkara 3 Hari, UU Pilpres Digugat
 
ads1

  Berita Utama
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya

Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa

Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya

Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2