Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Pangan
Mafia Pangan Harus Diberantas
2019-11-12 11:58:50
 

Ilustrasi. Impor beras dalam lima tahun terakhir.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Ichsan Firdaus mengatakan bahwa keberadaan mafia pangan harus diberantas secara tuntas. Karenanya ia memberikan dukungan kepada seluruh jajaran Kementerien Pertanian yang dipimpin oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk bersikap tegas dalam memberantas mafia pangan.

Ia mengakui keberadaan mafia pangan sangat sulit ideteksi, sehingga perlu kejelian dan keakuratan Kementan dalam mengidentifikasinya. "Soal mafia pangan ini kan terus saja bergulir isunya, jadi sorotan. Tapi terasa tidak jelas awal dan ujungnya," ujar Ichsan saat RDP Komisi IV DPR RI dengan Sekjen Kementan membahas rencana RUU Prioritas bidang pertanian, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (11/11).

Menurut politisi Partai Golkar itu, keseriusan pemberantasan mafia pangan merupakan aksi kinerja yang selalu dinantikan dalam setiap periode kepemimpinan Kementan. Siapapun yang berhasil memberantas mafia pangan, Ichsan bertutur akan mendapat kepercayaan besar di masyarakat.

"Oleh sebab itu, bila Pak Syahrul Yasin Limpo benar-benar berhasil menyelesaikan masalah mafia pangan, maka diyakini akan menambah kepercayaan publik kepadanya. Karena selama ini sulit terasa menyikat mafia pangan. Padahal lembaganya banyak, ada Satgas Mafia Pangan. Produksi pertanian kita katanya juga surplus," jelas legislator dapil Jawa Barat V itu.

Tantangan besar dihadapi oleh Mentan yang baru ini, meski demikian Komisi IV DPR RI akan terus mendukung kebijakan Mentan terkait pemberantasan mafia pangan ini. Sebagaimana salah satu misi Mentan Syahrul yang sehari setelah dilantik mengaku akan berkomitmen dalam membereskan persoalan mafia pangan.(hs/sf/DPR/bh/sya)




 
   Berita Terkait > Pangan
 
  Pemerintah Diminta Pastikan Kondisi Pangan Masyarakat Pelosok
  Wahh, Rektor IPB Sebut Indeks Pangan Indonesia Lebih Buruk dari Zimbabwe dan Ethiopia
  Legislator Ingatkan Pemerintah Segera Bentuk Badan Pangan Nasional
  Jokowi Kaget Impor Pangan, Rizal Ramli: Please Deh, Jangan Terlalu Banyak Drama
  Legislator Desak KPPU Selidiki Dugaan Penimbunan Kedelai
 
ads1

  Berita Utama
Besok Operasi Ketupat 2021 Digelar, 155 Ribu Personel Gabungan Diterjunkan Cegah Pemudik

Mutasi Corona India Masuk DKI, Wagub Minta Warga Waspada!

Menkopolhukam Mafhud MD Ucapkan Selamat atas Deklarasi Kelahiran Partai Ummat

PKS-PKB Sinergi Wujudkan Islam Rahmatan Lil 'aalamin di Indonesia

 

ads2

  Berita Terkini
 
Utang Luar Negeri Membengkak, DPR Nilai Pengendaliannya Akan Semakin Sulit

Perlu Pembenahan Regulasi di Pintu Masuk Indonesia

Kepala BNPB: Lebih Baik Cerewet Daripada Korban COVID-19 Berderet-Deret

Pemerintah Diminta Tidak Bubarkan BATAN dan LAPAN

Besok Operasi Ketupat 2021 Digelar, 155 Ribu Personel Gabungan Diterjunkan Cegah Pemudik

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2