JAKARTA, Berita HUKUM - Sistem transaksi keuangan digital merupakan suatu keniscayaan yang tak bisa dihindari di era saat ini. Bank Indonesia melalui QRIS (QR Code Indonesia Standard), harus gencar mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat serta mengajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk bergabung ke dalam sistem QRIS Bank Indonesia. Dengan menyatukan seluruh QR Code yang digunakan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PSJP), pelaku UMKM dan pelanggan bisa merasakan manfaat praktisnya secara langsung.

"UMKM tidak perlu menyediakan banyak QR Code PSJP di atas meja kasirnya, costumer juga tidak perlu men-download banyak PJSP di handphone. Misalnya, pelanggannya pengguna dana sementara outlet-nya hanya punya satu Gopay, OVO, e-Money atau alat pembayaran yang lainya itu kan kendala transaksi," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara di sela-sela memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (12/10).

Lebih lanjut politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) ini menjelaskan, salah satu kerangka kebijakan BI selama pandemi yaitu memfasilitasi transaksi UMKM dengan menerapkan tarif biaya penggunaan sistem QRIS sebesar 0 persen bagi pelaku UMKM hingga tanggal 31 Desember 2020. Selain sosialisasi, BI harus melakukan pendampingan terhadap para pemilik UMKM yang bergabung ke dalam sistem QRIS.

Pendampingan yang dimaksud termasuk pembekalan penentuan PJSP, yang mana bisa berupa Bank atau Non-Bank. Ada banyak PJSP yang sudah berada di bawah pengawasan BI, salah satu contoh PJSP Bank yang terkenal di kalangan masyarakat adalah Jenius oleh Bank BTPN, dan GoPay dan OVO untuk PJSP Non-Bank.

"Saat ini yang kita tahu jumlah penguna QRIS di Makassar sendiri sebanyak 92.000 (akun). Jumlah ini masih relatif sedikit dibanding dengan jumlah penduduknya. Namun saya berharap Bank Indonesia harus terus mensosialisasikan program tersebut. Jika program ini dipakai untuk pembayaran sekolah, kuliah dan lebih luas lagi saya rasa ini akan membantu pertumbuhan ekonomi kita," pungkas Amir.(man/sf/DPR/bh/sya)