Oleh: Asyari Usman

KALAU MAU dibuat singkat, visi yang disampaikan oleh Prabowo Subianto (PS) malam tadi intinya adalah "Indonesia Kuat dan Berwibawa". Visi ini kemudian akan melahirkan "Indonesia Menang", selaras dengan judul 'manifesto politik' Pak PS itu. Beliau sampaikan dengan rapi dan runtun. Gaya bahasanya selalu simetris dengan 'body language'. Tidak ada 'missing link'. Tidak ada yang hilang. Membuat riuh suasana di Jakarta Convention Centre.

Penjelasan yang jernih dan detail tentang visi itu, memberikan jaminan yang 'inclusive' dan komprehensif. Sebagai contoh, PS mengatakan jika rakyat nantinya memberikan mandat kepada Prabowo-Sandi, niscaya lapisan masyarakat yang paling bawah akan diutamakan. Prioritas paslonpres 02 akan diarahkan untuk kalangan 'fuqara' dan 'dhuafa'. Yaitu, golongan yang 'tak sanggup' dan 'lemah'.

Tetapi, PS juga menegaskan pentingnya peranan para pengusaha dan bisnis mereka. Tidak dipungkiri. Hanya saja, diantara lapisan 'fuqara' dan 'dhuafa' akan ada jaminan keadilan bagi para investor itu. PS menekankan bahwa para nelayan dan petani gurem perlu dibantu melalui kebijakan dan langkah-langkah yang pro-rakyat kecil. Tanpa merugikan dunia usaha.

Prabowo tidak hanya berbicara mengenai korelasi antara investasi ekonomi dan perbaikan nasib lapisan yang lemah, tetapi beliau juga menyentuh sisi 'religiousity' (keberagamaan) yang selama empat tahun ini dilecehkan oleh pemerintahan Jokowi. Padahal, secara historis, kemerdekaan Indonesia ini diperjuangkan dan dipertahankan oleh barisan pejuang yang menomorsatukan aspek theologis.

Prabowo menyadari pelecehan terhadap relijiusitas itu. Dia berjanji akan mengembalikan posisi para ulama dan pimpinan agama-agama lain ke 'maqam' mereka. Dihormati dan dijadikan sebagai 'konsultan' pemerintah. Ulama akan diberi kebebasan berdakwah. Tidak akan dipersekusi. Tidak boleh dikriminalisasikan. Bahkan, pemerintah akan memeberikan ruang yang lebih nyaman untuk kegiatan relijiusitas itu di dalam koridor bersama yang beratapkan dan berdindingkan Pancasila dan UUD '45.

Sebagai presiden, Prabowo akan menjamin eksistensi dan hak-hak golongan minoritas. Sesuatu yang sejak pra-kemerdekaan pun tidak pernah menjadi masalah. Umat Islam sebagai golongan mayoritas tidak pernah mempersoalkan kehadiran para minoritas. Dan tidak pernah terlibat konflik horizontal dengan minoritas mana pun. Persoalan terjadi ketika 'penjahat-penjahat' politik bermunculan dengan agenda yang mengusik umat Islam. Tentu saja secara natural agenda itu mengganggu stabilitas kaum muslimin. Itulah yang berlangsung di masa lampau, dan itu pula yang berulang di era Jokowi.

Sebagai presiden, Prabowo Subianto akan memperbaiki benjal-benjol dalam hubungan antara-golongan itu. Dan umat Islam selalu siap menjadi mayoritas yang 'rahmatan lil alamin' -sebagaimana disebut sendiri oleh Prabowo di dalam visinya, malam tadi.

Tidak hanya itu, Prabowo juga bersumpah akan menjadikan media massa sebagai sumber kritik. Akan memberikan kebebasan kepada mereka sesuai rambu-rambu yang diisyaratkan oleh Pancasila dan aturan terulis yang disepakati sebagai UU Pers. Tidak ada lagi persekusi dan prosekusi terhadap para penyiar berita faktual dan para penulis yang beroposisi.

Banyak lagi aspek yang dicakup oleh visi pemerintahan Prabowo. Anda perlu berdiskusi berhari-hari untuk menggali kebaikan demi kebaikan, perbaikan demi perbaikan, kelogisan demi kelogisan, yang terkandung di dalamnya. Saya mengatakan, tidak ada lagi yang harus saya pertanyakan tentang visi Prabowo kecuali saya memang tidak ingin Indonesia menjadi kuat, berdaulat dan terhormat.

Alhamdulillah, inilah manifesto politik (saya merasa lebih pas menyebut pidato malam tadi itu sebagai 'maifesto politik' ketimbang 'visi') yang akan membentuk Indonesia yang kuat dan berwibawa. Yang akan membentuk Indonesia dalam keseimbangan. Keseimbangan antara kemewahan dan kefaqiran Keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan penguatan relijiusitas. Keseimbangan antara eksploitas sumberdaya alam dan penyelamatan lingkungan. Keseimbangan antara pemerintahan yang kuat dan superioritas pengawasan.

Hari ini, rakyat Indonesia tidak lagi ragu tentang kapabilitas dan kapasitas Prabowo-Sandi. Tidak pula ragu tentang arah pemerintahan yang bakal mereka pimpin. Prabowo tidak anti-investasi asing, tidak juga anti-eksploitas kekayaan alam sepanjang itu dilakukan di atas kesepakatan bersama yang bersandar pada logika sehat.

Di atas semua itu, Prabowo-Sandi tidak akan menjadikan polarisasi sosial-politik yang marak selama pemerintahan Jokowi ini sebagai ramuan dalam mengelola pemerinatahan. Sebaliknya, Presiden Prabowo akan melakukan 'healing process' (proses pengobatan) agar perseteruan yang sengit antara kubu Prabowo dan kubu Jokowi, tidak berlanjut. Sehingga, segenap komponen bangsa Indonesia akan bisa berperan dalam kebersamaan demi koeksistensi yang damai.

Sudah barang tentu akan ada residu hukum yang harus diurai secara prosporsional dan berkeadilan. Ini perlu dilakukan agar kepresidenan Prabowo sekaligus menjadi 'watershed' (pembatas) dan pondasi untuk membangun suasana sosial-politik yang 'sustainable' tanpa noda saling nista, saling caci, dan saling benci.

Mari sama-sama kita antarkan Prabowo-Sandi ke Istana Negara lewat Pilpres 17 April 2019 untuk mewujudkan Kemenangan Indonesia. Wallahu a'lam.

Penulis adalah wartawan senior.(bh/mnd)