Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Partai Golkar
Masih Sepi, Munas Golkar Agung Cs di Ancol Digelar Malam
Saturday 06 Dec 2014 17:31:19
 

Munas tandingan Partai Golkar yang digelar Agung Laksono Cs masih sepi.(Foto: Harry Siswoyo/VIVAnews)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Musyawarah Nasional tandingan Partai Golkar yang digagas kubu Agung Laksono cs, hari ini, Sabtu (6/12). molor dari jadwal. Agenda yang sedianya digelar pukul 14.00 WIB terpaksa diundur hingga pukul 19.00 WIB, lantaran minimnya jumlah peserta yang hadir.

"Ada beberapa yang belum hadir. Seperti dari Bali dan beberapa daerah lain masih di perjalanan, jadi diundur sampai malam nanti," ujar Ketua Presidium Penyelamat Partai Golkar, Agung Laksono, di hotel Mercure Ancol, Sabtu (6/12).

Pantauan VIVAnews, di lokasi kegiatan terlihat masih sepi dari peserta. Ruang rapat yang sudah tertata rapi dengan ratusan kursi berbalut kain putih, tata panggung yang dilengkapi gong serta bendera merah putih dan bendera Golkar terlihat lengang.

Puluhan peserta, justru terlihat berkumpul di ruang makan sembari menikmati panorama pantai Ancol. Tidak terlihat meja registrasi untuk tamu ataupun media yang hadir. Sehingga makin menegaskan bahwa tidak ada aktivitas besar di ruang ini.

"Belum jelas kapan dimulai. Belum ada instruksi dari panitia kapan dimulai. Soalnya masih ada rapat unsur pimpinan dulu," tutur salah seorang peserta Munas yang enggan menyebutkan namanya kepada VIVAnews, Sabtu 6 Desember 2014.

Sementara di luar ruang rapat, terlihat beberapa penjual pakaian dan atribut bernuansa Golkar. Mereka masih terlihat sibuk menata jualannya.

Dalam munas tandingan ini, rencananya akan ada tiga calon yang akan memperebutkan kursi ketua umum. Mereka adalah Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, dan Agus Gumiwang Kartasasmita.

Munas ini dilakukan sebagai perlawanan terhadap hasil munas Partai Golkar di Bali beberapa waktu lalu yang memutuskan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum.

Sementara, Faizal Assegaf Ketua Progres 98 pada akun media sosial facebook.com/faizal.assegaf menuliskan, "Untuk menguasai negara dan pemerintahan, maka jalan pintas pun dibuat. Yakni, melakukan segala upaya mengambil alih partai Golkar. Ketika Golkar berada dalam kendalinya, semua agenda terselubung dapat berjalan mulus.

Atas tujuan busuk tersebut, tak heran Golkar sebagai lokomotif Koalisi Merah Putih (KMP) menjadi arena pertarungan politik paling sengit. Pertarungan antara kubu JK yang pro pada kepentingan asing melawan kubu ARB yang konsisten menghendaki Golkar dan KMP solid sebagai kekuatan kontrol di parlemen.

Melalui Munas IX Golkar di Bali, ARB secara aklamasi terpilih kembali. Mayoritas DPD I dan DPD II bersepakat memberi mandat kepada ARB untuk memimpin Golkar dan memperkuat agenda KMP. Prosesi Munas itu berjalan damai, legal dan transparan.

Namun di luar arena Munas, JK melakukan serangkaian manuver berupa penghadangan melalui jalur "politik premanisme". Yakni, memunculkan Munas tandingan sebagai bentuk perlawanan terhadap keputusan Munas Bali. Arahnya jelas, untuk menciptakan kekacauan dan penghancuran atas institusi Golkar.

Bila operasi "politik premanisme JK" dibiarkan, maka ke depan sejumlah partai yang dianggap kritis dan bersebrangan dengan rezim Jokowi - JK akan menuai nasib serupa. Artinya, tidak akan ada satu partai pun yang akan menjadi alat kontrol atas kekuasaan Jokowi - JK," tulisnya, Sabtu (6/12).(one/Aries/viva/bhc/sya)



 
   Berita Terkait > Partai Golkar
 
  Ditanya soal 'Raja Jawa' yang Disinggung Bahlil, Begini Respons Sri Sultan HB X
  Munas XI Partai Golkar Digugat ke PN Jakarta Barat,Begini Nasib Bahlil Sebagai Ketum Baru?
  Buka Fun Football Pekan Olahraga KAHMI, Bamsoet Tegaskan Capres Golkar Airlangga Hartarto
  Henry Indraguna Masuk Daftar Dewan Pakar Partai Golkar Masa Bakti 2019-2024
  Henry Indraguna Kini Menjadi Tenaga Ahli Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar
 
ads1

  Berita Utama
Permohonan PKPU Makon Ditolak, Asianet Menghormati dan Mengapresiasi Putusan Pengadilan Niaga Jakpus

Komisi III DPR Minta Presiden Prabowo Tarik Jabatan Sipil Anggota Polri Aktif Usai Putusan MK

Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka KPK, Diduga Minta 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar dari Nilai "Mark Up" Proyek Jalan

KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

 

ads2

  Berita Terkini
 
Permohonan PKPU Makon Ditolak, Asianet Menghormati dan Mengapresiasi Putusan Pengadilan Niaga Jakpus

Komisi III DPR Minta Presiden Prabowo Tarik Jabatan Sipil Anggota Polri Aktif Usai Putusan MK

Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka KPK, Diduga Minta 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar dari Nilai "Mark Up" Proyek Jalan

KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

Viral Konten Dedi Mulyadi soal Sumber Air Aqua, Ini Klarifikasi AQUA

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2