*Ancam Turunkan SBY-Boediono Setelah Lebaran

JAKARTA- Ribuan massa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Jaminan Sosial (KAJS) menggelar unjuk rasa di depan Gerbang DPR RI, Jakarta, Jumat (22/7). Mereka menuntut segara disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) menjadi UU. Demo ini membuat jalan tersebut macet panjang. dalam rangka menuntut disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS).

Aksi ini sempat terhenti, karena para pengunjuk rasa melakukan salat Jumat. Setelah itu demo dilanjutkan kembali. Mereka pun menerikan yel-yel yang bersisi desakan, agar DPR segera mengesahkan RUU itu menjadi UU. Sejumlah tokoh diundang untuk menyampaikan orasinya di atas mobil yang berisi alat-alat pengeras suara. Arif Winardi, seorang anggota DPR pun ikut berorasi. Ia juga mendesak DPR untuk secepat mengundangkan RUU BPJS.

Arif mengajak kepada massa untuk tetap berjuang dan bersatu mendesak terus pemerintah. Pasalnya, seluruh fraksi di DPR sudah setuju, tapi pemerintah belum menyatakan persetujuannya. Ia pun mengajak kepada massa untuk tetap berjuang dan bersatu mendesak terus pemerintah. "Kami akan terus berjuang, kalau perlu kepung DPR kalau RUU itu tidak diundangkan menjadi UU BPJS," tegasnya.

Sementara mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menuding Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono sebagai akar masalah bangsa dan negeri ini. Massa akan memberikan waktu hingga Idul Fitri kepada keduanya untuk terlebih dulu minta maaf, setelah itu mundur sebagai pemimpin.

Masyarakat pun diajaknya untuk berpuasa dengan benar dan beribadah dengan baik, agar Indonesia bisa lebih baik lagi. “Berpuasalah dengan benar, beribadah lah dengan benar, agar Indonesia menjadi lebih baik. SBY dan Boediono adalah bagian dari masalah bagi bangsa kita oleh karena itu harus ada perubahan secepatnya, kita kasih dulu kesempatan untuk berlebaran dulu biar bisa minta maaf dulu. Sudah lebaran kita turunkan," ujar Rizal Ramli berapi-api.

RUU BPJS saat ini masih menjadi pembahasan antara DPR dengan pemerintah. Seluruh fraksi di DPR sudah setuju dengan RUU tersebut, tapi pemerintah masih meminta waktu untuk mengkaji kembali RUU tersebut. Permintaan penundaan ini disampaikan Presiden SBY setelah bertemu dengan pimpinan DPR di kantor Presiden Jakarta, Rabu (20/7) lalu. Presiden meminta untuk memperpanjang pembahasan RUU BPJS, hingga pada masa sidang berikutnya, setelah masa reses DPR.

Wakil Ketua DPR Priyo Budisantoso membantah tudingan adanya intervensi asing dalam pembahasan RUU BPJS itu. Tuduhan dianggapnya tidak beralasan. Tetapi sebenarnya ada pihak yang tidak suka kalau RUU ini disahkan menjadi akan dilakukannya transformasi empat BUMN, yakni PT Jamsostek, PT Askes, PT Asabri, dan PT Taspen menjadi dua bentuk BPJS. Mereka akan kehilangan segala kesempatan bila keempat BUMN digabungkan menjadi satu badan.(rob)