Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Kemenkumham
Masyarakat Adukan Twitter Wamenkumham ke Presiden SBY
Thursday 06 Sep 2012 11:20:46
 

Wamenkumham, Denny Indrayana (Foto: Ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Tulisan Wamenkumham Denny Indrayana di Twitter tentang “Advokat Koruptor” merupakan salah satu pengaduan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang disampaikan oleh masyarakat melalui SMS ataupun PO BOX 9949 JKT 10000.

Dalam SMS dan surat, masyarakat menanggapi Twitter Wamenkumham dalam nada pro dan kontra. Wamenkumham Denny Indrayana sendiri menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah oknum Pengacara yang membela kasus korupsi dengan segala cara termasuk menyuap,memperjualbelikan keadilan, serta cara - cara koruptif lainnya.

Wamenkumham mengakui profesi advokat dan meminta maaf kepada advokat - advokat bersih, dan mengajak membersihkan profesi advokat dari perilaku oknum yang membela kasus korupsi dan sama sekali tidak berpijak pada etika profesi.

Kecelakaan Lebaran 2012

Sejumlah SMS lainnya menyampaikan keprihatinan atas tingginya angka kecelakaan lalulintas pada musim Lebaran 2012, yang disebabkan kelebihan muatan dan tidak patuhnya pengendara sepeda motor terhadap peraturan berlalulintas.

Kepada Presiden SBY masyarakat mengeluhkan maraknya aksi bajing loncat kawanan begal di Lampung Tengah, seperti yang terjadi saat musim mudik lebaran 2012. Mereka meminta Presiden SBY menambah personel kepolisian dan memperbanyak patroli di daerah rawan tersebut.

Masyarakat dari Tanjung Jabung Barat, Gunung Sitoli, Deli Serdang dan Manggarai Timur mengadukan keterlambatan pembayaran sertifikasi guru. Pembayaran terlambat karena belum dibayarkan oleh daerah/kabupaten, sementara dana dari pusat sudah disalurkan ke rekening daerah.

Beberapa pensiunan mengeluh lambatnya proses penyelesaian SK pensiun, sehingga mereka belum menerima haknya tepat waktu. Proses SK pensiun dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) membutuhkan 12 bulan, dan di Sekretariat Kabinet 3 bulan.

Pengaduan masyarakat lainnya menyangkut penyelesaian sengketa lahan / tanah yang berlarut - larut, apalagi proses hukumnya mulai dari pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung.

Masyarakat sangat berharap banyak pada Presiden SBY dalam pemberantasan praktik korupsi. Melalui SMS dan surat, masyarakat meminta Presiden SBY menuntaskan kasus korupsi di lembaga kepolisian.

Pengaduan masyarakat melalui SMS dan PO BOX 9949 tanggal 16 – 31 Agustus 2012, jumlah SMS:

SMS: 2.340
PO BOX: 12
Surat dibalas: 3

Sejak mulainya Kabinet Indonesia Bersatu I Juni 2005 hingga 31 Agustus 2012, Presiden SBY menerima 3.397.036 SMS dan 112.997 pucuk surat melalui PO BOX 9949 JKT 10000.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Sosisl Sardan Marbun mengatakan, masukan yang disampaikan masyarakat kepada presiden, baik melalui SMS maupun surat, mendapat perhatian. Menurut Sardan Marbun, Presiden SBY menilai SMS dan surat kepadanya sebagai masukan berharga untuk mengetahui suara dan aspirasi rakyat.

Marbun menambahkan, semua pengaduan atau masukan kepada presiden mendapat perhatian. SMS dan surat yang masuk sebagian juga diteruskan keinstansi terkait, sesuai permasalahan dan aturan yang berlaku.(wid/skb/bhc/rby)



 
   Berita Terkait > Kemenkumham
 
  Menkum HAM RI Dr. Andi Agtas Silaturahmi di Kota Palu, Hadir Advokat Rakyat Agus Salim
  Menkumham Yasonna Laoly Tekankan Pentingnya Literasi Keagamaan Lintas Budaya
  Indonesia dan Belanda Kerjasama Perangi Kejahatan Transnasional
  Ditjen Imigrasi Kemenkumham Perketat Sistem Penerbitan Paspor demi Cegah TPPO dan Calon PMI Non-prosedural
  Legislator Pertanyakan Penunjukan Dirut PT Krakatau Steel Jadi Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI
 
ads1

  Berita Utama
Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

Anak 'Crazy Rich' Alam Sutera Pelaku Penganiayaan, Sudah Tersangka Tapi Belum Ditahan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2