JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai bahwa masyarakat Indonesia hari ini belum menyadari pentingnya data pribadi yang mereka miliki. Ditambah lagi maraknya transaksi digital yang harus mencantumkan nomor handphone pemilik untuk memudahkan proses tersebut juga dianggapnya tidak memiliki kaidah perlindungan data pribadi.

Hal ini ia utarakan ketika menjadi narasumber dalam acara Forum Legislasi di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Selasa (2/7). Sukamta mendesak negara untuk hadir dalam rangka melindungi data pribadi warganya termasuk membuat aturan mengenai hal tersebut serta mensosialisasikan agar masyarakat menjadi aware untuk melindungi data mereka.

"Jadi ini punya dampak yang sangat serius. Negara sudah minta sekarang seluruh pengguna media kartu telepon harus didaftarkan, maka sebetulnya kewajiban negara melindungi warganya. Negara mewajibkan setiap warga negara punya KTP, punya NIK mendaftarkan dirinya kepada negara, maka negara punya kewajiban untuk melindungi data warganya," tutur Sukamta.

Politisi Fraksi PKS tersebut menjelaskan bahwa fenomena ini berlaku untuk semua kalangan termasuk para pejabat negara yang seharusnya sangat menjaga akses pribadinya sebab jabatan mereka sangat rawan ancaman. Ia juga meminta agar masyarakat tidak sembarangan bertukar nomor handphone karena dapat menjadi bumerang bagi diri sendiri.

"Jadi urusan data online ini merugikan orang secara secara ekonomi, karena begitu datanya terekspos sekarang di media digital, orang sekarang kalau mau cari kerja, orang kalau mau buat transaksi, orang mau partnership tidak perlu cari jejak offline, nggak perlu buat data riwayat hidup macam-macam, di-tracking saja jejak digitalnya sudah ketahuan semua, bayangkan," jelas Sukamta.

Politisi dapil Yogyakarta ini secara khusus mendesak pemerintah untuk segera membahas RUU PDP bersama DPR sebelum masa periode 2014-2019 berakhir. Menurutnya data pribadi masyarakat sangat penting untuk dilindungi sebab media online tidak memiliki batasan akses.(er/es/DPR/bh/sya)