JAKARTA, Berita HUKUM - Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta menyelenggarakan acara Diskusi Publik bertajuk "Membedah Isu-isu Strategis pada Debat Capres/Cawapres Demi Kemajuan Bangsa" yang digelar di bilangan Cikini, Jakarta Pusat pada, Selasa (26/2).

Pantauan pewarta BeritaHUKUM.com di acara berlangsung, tampak hadir sebagai narasumber diantaranya; Prof. Din Syamsuddin, DR. Arief Budimanta, Dr. Ichsanuddin Noorsy, Dr. Syahganda Nainggolan, Hatta Taliwang, Ir. Sayuti Asyathri, dan Haris Rusly Moti.

Hatta Taliwang sebagai Direktur Institut Soekarno Hatta yang juga sebagai tokoh aktivis dan mantan anggota DPR RI periode 1999- 2004 tersebut menyampaikan bahwa, nuansa Pilpres tegang dan kalimat-kalimat yang tidak pantas keluar dari masing masing, hingga dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan di tubuh bangsa.

"Maka itulah, harapnya dapat menemukan aspirasi yang mestinya dibahas pada debat capres/cawapres. Baik sedari materinya, substansi, menggugah atau tidak pada porsinya, atau bukan hal hal strategis atau hal yang lebih penting lainnya untuk diperdebatkan," ujar Hatta mengawali sesi diskusi, Selasa (26/2).

Selain berdaulat secara politik dan berkepribadian dalam kebudayaan, poin penting visi misi Nawacita Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla termuat dalam agenda Triskati 2014 silam ialah berdikari ekonomi. Namun, menurut pakar ekonomi senior Indonesia Ichsanuddin Noorsy mengatakan bahwa, janji mewujudkan berdikari ekonomi nyatanya gagal, sudah setelah hampir lima tahun berjalan ini, Nawacita dan Trisakti tidak menyelesaikan masalah.

Memaparkan berdikari ekonomi, menurut pandangan Noorsy konteks berdikari pada intinya ialah 5 F, yakni Food (pangan), Fuel (energi), Financial (keuangan), Forces of Law-Army (kekuatan hukum dan kekuatan militer) dan Frekwensi.

Kenyataannya saja, kemuka Noorsy bahawa, "dalam food saja, sudah jelas impor. Kemudian, Fuel (energi), terbukti Indonesia impor fuel mencapai 1,3 juta barel. Selanjutnya, sektor Financial (keuangan), tengok saja kini rupiah terus lema," jelas Noorsy.

Noorsy yang dikenal kritis itu mengatakan, dirinya semenjak tahun 2015, saat Joko Widodo katakan ekonomi bakal Meroket, ia sudah katakan di komisi XI DPR RI tidak akan mungkin, dimana diajukan angka 5 +/- 0,2 capaian pertumbuhan ekonomi.

"Lihat saja kini, untuk capai nilai tukar rupiah 14,000 atau 13.800 sekian dikorbankan. Deposito bunga di bank dibawah 6%. Selain itu dampaknya resiko pasar naik, maka suku bunga dan nilai hutang terkena," kata Noorsy.

Noorsy juga menjelaskan pemerintah melakukan operasi pasar terbuka, pada Februari 2015 sebesar Rp.293 triliun, tahun 2016 sebesar Rp.282 triliun, lalu tahun 2017 mencapai Rp.312,5 triliun, dan 2018 sebesar Rp.347 trilun. "Kemudian ini baru sebulan saja berjalan tahun 2019 sudah keluar 195,635 triliun rupiah," cetus Noorsy.

"ini masyarakat dikorbankan. Karena harga-harga terus naik, mendorong kenaikan harga. Situasinya terbantukan, soalnya diinjesikan dengan uang tunai hingga masyarakat punya daya beli, karena ada bantuan. Namun, problemnya biaya yang anda keluarkan untuk menstabilitaskan nilai tukar, jauh lebih besar dari gain diperoleh, karena kenaikan harga-harga," paparnya.

Menurut Noorsy bahwa, price stability economy yang merupakan padanan kata kunci kegagalan ekonomi, serta pertumbuhan ekonomi gagal, lalu tidak bisa menyentuh stabilitas harga. Hingga tidak menyentuh price commodity yang merupakan kata kunci dalam perspektif ketahanan ekonomi.

"Ini baru dalam perspektif ketahanan ekonomi, belum dalam kedaulatan ekonomi," ucapnya miris.

Selain itu, Forces of Law dan Forces of Army, kemuka Noorsy, "terrasa dan terlihat jelas fenomenanya tajam kebawah tumpul ke atas. Nampak jelas, mencederai rasa keadilan tentunya," ungkap Noorsy.

Noorsy juga menjelaskan dalam konteks Laut China Selatan, Indonesia saat ini tidak berdaya. Begitupun penguasaan udara, Indonesia tidak berdaya. Bahan dalam konteks Selat Makasar dengan Papua, Indonesia tak berdaya.

Lalu, terkait dengan Frekwensi, terjadi persaingan seru sejumlah milik asing untuk melawan telkomsel. Selain itu, membahas frekuensi di udara di aplikasi, tentunya juga sama. soalnya, semua HP yang dipakai sesungguhnya frekuensi dikuasai oleh luar.

Yang terakhir, ungkap Noorsy bahwa apabila digunakan angka yang Pemerintah yang mana mengumumkan Hutan Luar Negeri kini mencapai Rp.4.498 triliun, atau sekiranya dibulatkan sebesar Rp 4.500 triliun rupiah. Hingga 'debt' perkapita mencapai kisaran 17,3 juta bagi bayi yang baru lahir di Indonesia.

"Saat ini penduduk Indonesia dihitung pendapatannya 4.000 dollar, setahun 56 juta pertahun. bila dikurangi debt perkapita tadi, nominalnya 39 juta. Berarti ada yang tiap orang tiap bulan 3 juta," ujarnya.

"Lalu yang jadi pertanyaan, kenapa angka kemiskinannya 0,9 atau kisaran 9% an?," kemukanya.

"Ini ada sesuatu inkonsisten, secara akademiki bisa diterima, maka kebijakan praktisnya bisa diterima ga?," pungkas Ichsanuddin Noorsy.(bh/mnd)