JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengimbau kepada seluruh kepala daerah untuk tidak mencontoh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang terus berkonflik dengan legislatif mengenai program pembangunan daerah.

Menurut Mendagri, eksekutif dan legislatif harus bersinergi dalam rangka mengusung kerangka anggaran guna merealisasi program pembangunan daerah, bukannya malah terus berkonflik.

"Perencanan pembangunan di daerah itu harus jangka panjang. Membangun infrastruktur harus setidaknya 50-100 tahun. Kalau jangka pendek, seperti jakarta ini, monorel ini berhenti," kata Tjahjo di Jakarta, Rabu (16/9).

Tjahjo menambahkan perencanaan jangka panjang mengenai pembangunan inftastruktur juga terhambat akibat konflik eksekutif dan legislatif. Bahkan, Perencanan berbunga juga berdampak akibat konflik tersebut.

Untuk itu, Mendagri berharap ada perencaan jangka panjang terkait hal tersebut guna pembangunan infrastruktur bisa dilakukan dengan cepat dan baik. "Katanya punya modal, harga-harga tanah juga sudah luar biasa. Di Semanggi (Jakarta Selatan) Rp190 juta per 1 meter," imbuh dia.

Mendagri mengungkapkan seharusnya eksekutif dan legislatif mencontoh kesolidan yang ada di Tiongkok, yang terwujud dalam sinergi partai politik dengan pemerintahan membangun suatu daerah. "Sehingga garis komandonya satu komando. Di kita kan belum," tandas politikus PDIP itu.(ayp/rimanews/bh/sya)