JAKARTA, Berita HUKUM - Berdasarkan hasil penghitungan cepat beberapa lembaga survei, tiga partai Islam memperoleh suara antara lima hingga tujuh persen. Konsekuensinya, mereka harus menggalang koalisi jika ingin melaju ke pemilihan presiden pada, Rabu 9 Juli mendatang.

Salah satu di antaranya ialah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengklaim berhasil merangkul kaum Nahdliyin, seperti disampaikan ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB Anna Muawanan.

Meski masih malu-malu mengungkap partai mana saja yang sudah didekati atau mendekati PKB, Anna mengakui upaya lobi politik sudah dilakukan jauh sebelum hasil penghitungan cepat diketahui.

"Sudah ngobrol. Tapi kalau ada koalisi, tidak harus bicara partai Islam atau partai nonIslam sehingga membuka semua kemungkinan. Komunikasi bukan cuma setelah Pileg [Pemilu Legislatif] tapi juga sudah lama, sudah lintas partai," kata Anna kepada Pinta Karana dari BBC.

"Mendekati siapa? PKB sudah komunikasi dengan 12 partai loh dan kami bersyukur atas kepercayaan masyarakat kepada PKB," kata Anna.

Lantas, mungkinkah partai-partai berbasis Islam menjalin koalisi?

Jayadi Hanan dari Saiful Mujani Research and Consulting mengatakan kemungkinannya sangat tipis.

"Persoalannya adalah mereka tidak memiliki tokoh yang sampai hari ini elektabilitasnya cukup kompetitif untuk menyaingi calon-calon presiden yang sudah beredar, seperti Joko Widodo dan Prabowo. Dari kelima partai Islam ini tidak ada calon yang kompetitif, termasuk calon seperti Jusuf Kalla yang cukup banyak disebut atau Mahfud MD," kata Jayadi.

PKS tak mau 'berandai-andai'

Perolehan tujuh persen suara berdasarkan penghitungan cepat yang diraih Partai Keadilan Sejahtera juga terbilang mengejutkan karena berbeda jauh dengan proyeksi.

"Banyak orang melihat electoral strength partai Islam menurun. Padahal mereka jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan. Untuk potensi koalisi, sebelum hasil quick count mereka terpikir bikin poros tengah. Tapi setelah melihat persentase yang cukup besar ini, partai-partai Islam akan membuat poros tengah yang lebih sulit lagi," kata Tobias Basuki dari CSIS.

Namun, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) di DPR Hidayat Nur Wahid mengatakan PKS tidak mau berandai-andai sampai hasil resmi penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum diumumkan.

"Konsentrasi kita mengamankan suara-suara yang diberikan kepada PKS melalui mekanisme internal. Jika nanti suara dikurangi, kami akan menggugat. Itu concern kami saat ini. Jika ada pertemuan-pertemuan politik ya itu tradisi dan itu terjadi sebelum Pileg dan bukan hal yang istimewa," kata Hidayat.

"Saat ini tidak ada yang konkrit," tegasnya.

Sementara, Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Fachry Ali mengatakan, pencapaian parpol Islam di luar prediksi semua pihak.

Dia menyatakan, perolehan di atas 30 persen itu merupakan yang tertinggi sejak Pemilu 1955 pada era Orde Lama. Pada Orde Baru, kata dia, pencapaian parpol Islam sangat tidak menggembirakan lantaran dikebiri pemerintah.

Pun ketika era Reformasi di Pemilu 1999, 2004, dan 2009, gabungan mereka tidak mampu menembus angka psikologis itu. "Ini di luar prediksi semua pengamat dan lembaga survei. Belum pernah dalam sejarah sejak Orde Baru, gabungan parpol Islam melebihi 30 persen," kata Fachry ketika dihubungi, Jumat (11/4).

Menurut dia, parpol Islam sekarang sangat mungkin sedang mendapat limpahan berkah. Itu lantaran parpol nasionalis sedang dirundang banyak masalah. Akhirnya, massa yang tidak puas mencoba untuk menggantungkan harapan ke parpol Islam.

Karena itu, ia berharap fenomena yang baru terjadi tersebut dapat dimaksimalkan lima pimpinan parpol Islam. "Kepercayaan publik sedang tinggi. Momentum sentimental ini sebuah perkembangan mengejutkan yang harus mampu dimanfaatkan untuk memposisikan diri lebih baik dengan masyarakat," kata Fachry.(BBC/republika/bhc/sya)