JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek hari ini melantik dr. Surya Chandra Surapaty, MPH, Ph.D menjadi Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang baru di Kantor BKKBN, Jakarta, Selasa (26/5).

Setelah delapan bulan vakum, Surya Chandra terpilih menjadi Kepala BKKBN melalui open bidding yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan dengan peserta seleksi 5 orang bakal calon.

Hadir pula dalam pelantikan ini, mantan Kepala BKKBN, Sugiri Syarief, Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawangsa, dan Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan, dr Subuh, serta petinggi BKKBN lainnya.

Sebelumnya, Surya Chandra merupakan anggota DPR Republik Indonesia dari fraksi PDI Perjuangan. Sejak tahun 2009, ia bertugas di komisi IX yang memiliki fokus pada bidang kesehatan, kependudukan, tenaga kerja, dan transmigrasi.

Dalam karir politiknya, ia pernah menjadi pimpinan Panitia Khusus (Pansus) dalam penyusunan RUU, RUU Sistem Jaminan Sosial Nasional, RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, RUU Praktek Kedokteran, RUU Ketenagakerjaan serta RUU Perlindungan Anak.

Surya Chandra Surapaty merupakan salah satu pengusul terbentuknya pembentukan RUU Amandemen UU no 23/1992 tentang Kesehatan dan RUU Amandemen UU no 10/1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera.

Di samping berperan aktif dalam pembentukan beberapa rancangan undang-undang, ia juga melakukan beberapa kegiatan politik lain. Ia mempelopori berdirinya Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan yang dasar pembentukannya dapat dirujuk dari Keputusan Pimpinan DPR-RI no 16/PIPM/I/2001-2002 tanggal 22 Oktober 2001. Ia pun akhirnya menjadi ketua dalam forum bentukannya itu. Aktivitas-aktivitas forum tersebut lebih pada bidang sosial politik dan melibatkan sejumlah organisasi masyarakat, organisasi profesi, LSM, lembaga internasional dan PBB seperti UNFPA, WHO, UNICEF, USAID, dan UASAID.

Surya Chandra Surapaty juga aktif dalam beberapa organisasi profesi, seperti menjadi pengurus Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) pada tahun 1983-2003, anggota dan pengurus Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) pada tahun 1989-1999, dan anggota Majelis Pakar Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) tahun 2003-2006, serta anggota dan pengurus Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan (Koalisi Kependudukan).

Suami dari Dra. Retna Mahriani, M.Si dan ayah dari dokter Pramafitri Adipatria, Ahmad Betasatria Surapaty, STP dan dokter Imtiaz Amrinusantara Surapaty tersebut lahir di Palembang, 23 Juni 1951.

Sementara, karier Surya Chandra dimulai sebagai Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang tahun 1978. Setelah menyelesaikan S1 di FK Universitas Sriwijaya, melanjutkan Master Public Helath dari School of Public Health, Departement International Health, University of Hawai at Manoa, Honolulu Hawai USA. Disertasi Surya Chandra tentang Modernity and Family Planning Behavior in Urban Indonesia, menghantarkannya meraih gelar doktor (Ph.D) dari Universitas of Michigan, USA, merupakan Dosen FK Unsri pertama yang meraih gelar Ph.D. Penghargaan yang pernah diperoleh di antaranya Piagam Kekaryaan Unsri 20 tahun (1996) dan Peneliti Emas Keluarga Berencana, yang disematkan pada harganas IX di Gorontalo, tahun 2002.

Sedangkan, Riwayat Kerja dr. Surya Chandra Surapaty, MPH.Ph.D adalah Dosen Fakultas Kedokteran Universtitas Sriwijaya Palembang (1978); Kepala Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Sriwijaya Palembang (1990); Kepala Bagian Biologi Medik, Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang (1997); Anggota DPR RI ditugaskan sebagai Wakil Ketua Komisi VII (Bidang Kesehatan, Ketenagakerjaan, Kependudukan, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan) (1999); Ketua Forum Parlemen untuk Pembangunan dan Kependudukan (2001); Dosen Luar Biasa Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia (2004); Tenaga Ahli DPR RI Komisi IX (Bidang Kesehatan, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi) (2004); dan Anggota DPR RI Fraksi PDIP Komisi IX (Bidang Kesehatan, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi) (2009).(bh/yun)