Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Pajak
Menko Perekonomian Akui Realisasi Penerimaan Pajak Belum Sesuai Harapan
2017-10-18 11:47:04
 

Ilustrasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menilai, realisasi penerimaan pajak per September 2017 yang mencapai 60 persen dari target penerimaan pajak 2017 belum sesuai harapan.

"Memang harus diakui bahwa realisasi penerimaan pajak tidak sebagus yang diharapkan," kata Darmin, dalam jumpa pers di Gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (17/10).

Dia mengatakan, saat ini Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sedang berupaya mengolah banyak data hasil program pengampunan pajak.

Pengolahan data tersebut akan dapat menambah jumlah informasi mengenai wajib pajak sehingga kemudian diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan realisasi penerimaan pajak.

"Dua informasi itu sedang diolah agar jangan sampai datanya menjadi hilang percuma," kata Nasution.

Sebelumnya, DJP Kementerian Keuangan telah mengumumkan realisasi penerimaan pajak per September 2017 mencapai Rp770,7 triliun, atau 60 persen dari target penerimaan pajak 2017 sebesar Rp1.283,6 triliun.

Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, optimistis pemerintah mampu mengejar kekurangan target penerimaan pajak di tiga bulan terakhir 2017.

"Biasanya Oktober, November, dan Desember memang puncaknya. Kami coba untuk bisa memenuhi. Kami usahakan semaksimal mungkin sesuai dengan reformasi perpajakan yang sudah dilakukan dengan hasil amnesti pajak," kata dia.

Mardiasmo juga meyakini bahwa defisit anggaran dalam APBNP 2017 masih terkendali sesuai dengan outlook 2,67 persen dari PDB.(Antara/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pajak
 
  DPR RI Sahkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
  Kategorisasi Pajak Karbon dalam RUU KUP Perlu Tinjauan Kembali
  Komisi IV Minta Rencana Pajak Sembako Dikaji Ulang
  PPN Sembako, Jasa Pendidikan, Kesehatan, Hingga Pencabutan Subsidi Listrik, Wakil Ketua MPR: Kebijakan Ini Tidak Berpihak Rakyat
  Bamsoet Minta Menkeu Srimulyani Batalkan Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan
 
ads1

  Berita Utama
Demokrat Minta Presiden Jelaskan Alasan APBN Boleh Digunakan untuk Proyek Kereta Cepat

Kemenag: Antisipasi Kasus Baru Covid, Libur Maulid Nabi Digeser 20 Oktober

Khawatir Presiden Terpilih Bukan Orang Indonesia Asli, Guru Honorer SMK Uji UU Pemilu

Kartunis Swedia yang Menggambar Nabi Muhammad Tewas Kecelakaan

 

ads2

  Berita Terkini
 
Sederet Fakta Soal Banteng Vs Celeng di PDIP

Tak Ada Pengibaran Merah Putih di Piala Thomas, Legenda Bulutangkis Indonesia: Memalukan!

Tim Indonesia Tundukkan Regu China 3-0, 'Kemenangan untuk Seluruh Rakyat'

Resmi, Jakarta Tuan Rumah Balap Mobil Listrik Formula E 2022

Di Pedalaman Indonesia, Banyak Sekolah Muhammadiyah Berdiri Lebih Dulu Daripada Sekolah Pemerintah

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2