Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Yakuza
Menteri Hukum Jepang Didesak Mundur Karena Terkait Yakuza
Sunday 21 Oct 2012 15:00:26
 

Keishu Tanaka Japan Justice Minister.(Foto: afp)
 
Keishu Tanaka mengakui punya hubungan dengan gang Yakuza 30 tahun lalu.

Desakan mundur dari jabatan Menteri Hukum Jepang makin menguat diarahkan pada Keishu Tanaka yang baru menduduki jabatanya selama 18 hari setelah ditunjuk Perdana Menteri Yoshihiko Noda, akibat dugaan terlibat dengan organisasi kriminal Yakuza sebelum menjabat.

Sebuah majalah di Jepang mula-mula menerbitkan tulisan tentang sejarah Tanaka terlibat dengan organisasi serupa mafia di negara itu lengkap dengan keterangan saksi-saksi anggota Yakuza.

Menteri Tanaka sendiri tidak membantah tudingan ini namun mengatakan semua itu sudah menjadi masa silam karena terjadi 30 tahun lalu.

Pernyataan itu dibantah sejumlah saksi, yang menyebut sampai dua tahun lalu ia masih terlibat dalam urusan gang mafia.

Besarnya tekanan dan tingginya perhatian terhadap kasus ini membuat Tanaka kemudian diberitakan jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit Jumat (19/10), namun media tidak mengendurkan tekanannya.

Hari Minggu (21/10) koran terbesar di negeri itu, Yomiuri Shimbun, justru menuding rumah sakit hanya kedok untuk menghindar dari desakan agar dirinya mundur.

Yomiuri juga mendesak agar PM Noda memecat bawahannya tersebut karena dianggap sama sekali tak layak mendudukinya.

Kisruh ini menjadi tekanan kesekian untuk PM Noda yang kehilangan basis masa dukungan besar dari rakyat Jepang akibat situasi ekonomi yang tak kunjung membaik.

Dalam politik Jepang, hubungan antara politisi dan Yakuza bukan hal aneh, terutama dilakukan oleh pimpinan Partai Liberal Demokrat yang lama berkuasa dengan pimpinan Yakuza. Bahkan ada anggota Yakuza yang jadi anggota parlemen.

Namun Partai Jepang yang Demokratik pimpinan PM Noda menjanjikan hal sebaliknya dimana kekuasaan diperoleh setelah mengatakan akan membersihkan politik Jepang dari praktek kotor dan kriminal seperti yang terjadi di masa lalu.(bbc/bhc/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?

Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja

Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal

Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat

Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2