Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Yakuza
Menteri Hukum Jepang Didesak Mundur Karena Terkait Yakuza
Sunday 21 Oct 2012 15:00:26
 

Keishu Tanaka Japan Justice Minister.(Foto: afp)
 
Keishu Tanaka mengakui punya hubungan dengan gang Yakuza 30 tahun lalu.

Desakan mundur dari jabatan Menteri Hukum Jepang makin menguat diarahkan pada Keishu Tanaka yang baru menduduki jabatanya selama 18 hari setelah ditunjuk Perdana Menteri Yoshihiko Noda, akibat dugaan terlibat dengan organisasi kriminal Yakuza sebelum menjabat.

Sebuah majalah di Jepang mula-mula menerbitkan tulisan tentang sejarah Tanaka terlibat dengan organisasi serupa mafia di negara itu lengkap dengan keterangan saksi-saksi anggota Yakuza.

Menteri Tanaka sendiri tidak membantah tudingan ini namun mengatakan semua itu sudah menjadi masa silam karena terjadi 30 tahun lalu.

Pernyataan itu dibantah sejumlah saksi, yang menyebut sampai dua tahun lalu ia masih terlibat dalam urusan gang mafia.

Besarnya tekanan dan tingginya perhatian terhadap kasus ini membuat Tanaka kemudian diberitakan jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit Jumat (19/10), namun media tidak mengendurkan tekanannya.

Hari Minggu (21/10) koran terbesar di negeri itu, Yomiuri Shimbun, justru menuding rumah sakit hanya kedok untuk menghindar dari desakan agar dirinya mundur.

Yomiuri juga mendesak agar PM Noda memecat bawahannya tersebut karena dianggap sama sekali tak layak mendudukinya.

Kisruh ini menjadi tekanan kesekian untuk PM Noda yang kehilangan basis masa dukungan besar dari rakyat Jepang akibat situasi ekonomi yang tak kunjung membaik.

Dalam politik Jepang, hubungan antara politisi dan Yakuza bukan hal aneh, terutama dilakukan oleh pimpinan Partai Liberal Demokrat yang lama berkuasa dengan pimpinan Yakuza. Bahkan ada anggota Yakuza yang jadi anggota parlemen.

Namun Partai Jepang yang Demokratik pimpinan PM Noda menjanjikan hal sebaliknya dimana kekuasaan diperoleh setelah mengatakan akan membersihkan politik Jepang dari praktek kotor dan kriminal seperti yang terjadi di masa lalu.(bbc/bhc/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni

Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum

 

ads2

  Berita Terkini
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni

• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum

• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2