Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
KKP
Menteri KKP: KKP Akan Lebih Membuka Industri ke Daerah-Daerah
Monday 05 Nov 2012 19:21:02
 

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sharif C. Sutarjo.(Foto: Ist)
 
GORONTALO, Berita HUKUM - Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki kekayaan laut sangat besar. Namun potensi ini harus dikelola secara maksimal agar mempercepat pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat khususnya para nelayan.

“Untuk itu kami Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga memiliki program industrialisasi nelayan yakni lebih membuka industri ke daerah-daerah,” ujar Menteri KKP, Sharif C. Sutarjo saat kunjungan kerja di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Senin (5/11).

Menurutnya, salah satu faktor yang yang dikeluhkan yaitu, masih minimnya akses pasar bagi nelayan saat akan memasarkan hasil lautnya. Disinilah pemerintah dalam hal ini KKP lewat program tersebut membuka peluang pasar bagi nelayan.

Dengan adanya industri-industri tersebut ungkapnya, maka sendirinya akan memacu meningkatnya produksi perikanan disatu daerah dan memiliki nilai tambah bagi nelayan itu sendiri.

“Terbukanya industri didaerah akan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya, dan sejalan dengan tekad pemerintah pusat untuk memberantas kemiskinan, khususnya nelayan yang kehidupannya masih dibawah garis kemiskinan, serta akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional,” urai Sharif.(bhc/shs)



 
   Berita Terkait > KKP
 
  Jaga Kedaulatan Negara, Riezky Aprilia Tegaskan KKP untuk Serius Bahas RUU Landas Kontinen
  Tragedi Karamnya 14 Kapal Nelayan Kalbar Harus Jadi Pelajaran Penting KKP
  Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo Divonis 5 Tahun Penjara
  Gubernur Bengkulu Dan Bupati Kaur Akan Diperiksa KPK Kasus Edhy Prabowo
  Resmi Jadi Tersangka, Edhy Prabowo Nyatakan Mundur dari Waketum Gerindra dan Menteri KKP
 
ads1

  Berita Utama
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

Pakar Hukum: Berdasarkan Aturan MK, Kepala Daerah Dua Periode Tidak Boleh Maju Lagi di Pilkada

 

ads2

  Berita Terkini
 
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Hari Guru Nasional, Psikiater Mintarsih Ingatkan Pemerintah Agar Segera Sejahterakan Para Guru

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Judi Haram dan Melanggar UU, PPBR Mendesak MUI Mengeluarkan Fatwa Lawan Judi

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2