JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil mengingatkan agar jangan sampai ada stigma bahwa penanggulangan terorisme di Indonesia berkaitan dengan agama tertentu. Pernyataan Nasir ini menyusul adanya penyitaan ratusan kota amal yang dilakukan oleh Densus 88 yang dimiliki oleh salah satu lembaga zakat di Provinsi Lampung, pada Kamis (4/11/2021) lalu.

"Artinya jangan sampai ada stigma atau anggapan dari orang yang menilai, jangan-jangan ini menyasar kepada satu agama tertentu yaitu Islam. Karena ini ditemukan di satu lembaga amil zakat dan kemudian disita ratusan kotak amal. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh Densus 88," ujar Nasir sebagaimana dikutip Parlementaria dari akun sosial media Instagram pribadinya, Minggu (11/7).

Nasir menekankan kerja-kerja penanggulangan terorisme Densus 88 harus sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Yaitu, harus disertai bukti-bukti permulaan atau informasi yang cukup. Terlebih, menurut Nasir berdasarkan informasi yang diterimanya, penyitaan ratusan kotak amal ini adalah pengembangan dari temuan yang sebelumnya didapatkan di Medan dan Jakarta.

"Tetapi, tentu saja apa yang dilakukan Densus 88 itu harus sejalan dengan UU tentang Penanggulangan Terorisme, harus menjunjung tinggi prinsip HAM. Itu yang selalu kami tekankan saat membahas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ini," pesan Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI ini.

Berdasarkan informasi dari Kepala Bidang Hubungan masyarakat Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, Densus 88 telah menyita 798 kota amalah, sejumlah uang, dan barang lainnya. Penyitaan ini seturut penangkapan tiga terduga teroris yang menjadi petinggi salah satu lembaga zakat di Lampung. Penangkapan tiga orang tersebut adalah kelanjutan dari penangkapan sebelumnya tiga anggota Jamaah Islamiyah (JI), yakni S, DRS, dan S di lokasi berbeda di Lampung.(rdn/sf/DPR/bh/sya)