Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Papua
Natalius Pigai: PDIP dan Pemerintah Diisi Rasialis, Satu Menteri dari Papua Saja Tidak Ada
2021-01-24 17:58:54
 

Aktivis Papua, Natalius Pigai.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan rezim Joko Widodo dianggap memproduksi rasisme secara masif.

Begitu tegas disampaikan oleh aktivis Papua, Natalius Pigai dalam akun Twitternya @NataliusPigai2.

Dalam tulisannya itu, Pigai juga menyertakan link berita soal pernyataan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto yang mengatakan bahwa PDIP mendambakan Walikota Solo dari Papua atau orang Jawa jadi Walikota di Papua.

"PDIP dan pemerintahnya partai yang diisi orang rasialis. Zaman Jokowi dan PDIP memproduksi rasisme secara massif," ujar Pigai seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu siang (24/1).

Pigai pun juga menyoroti para menteri kabinet Jokowi yang tidak ada yang berasal dari rakyat Papua.

"Mau bantah? Dari 34 menteri, satu Menteri dari Papua saja tidak ada, itu bukti gamblang bahwa kalian rasis. Jadi jangan pura-pura persatuan dan bhinneka yang utopis," katanya.

Bahkan, kata Pigai, selama pemerintahan Jokowi, banyak konflik dan kejahatan di Papua yang cenderung didasari rasisme.

Mantan Komisoner Komnas HAM ini pun mengajak agar isu-isu rasisme bisa segera dihapuskan dari kehidupan di Indonesia.

"Selama pemerintahan Joko widodo, pembanaian dan kejahatan HAM di Papua cenderung didasari rasisme, kita harus hapuskan itu," pungkasnya.(RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Papua
 
  TNI-Polri Mulai Kerahkan Pasukan, OPM: Paniai Kini Jadi Zona Perang
  Pemilik dan Masyarakat Papua Geruduk Kementerian LHK, Desak Menteri Usut Indikasi Mafia Tanah dan Hutan Adat di Jayapura Selatan
  Kejati Pabar Penjarakan SA Mantan Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Papua
  Willem Wandik Sampaikan Sakit Hati Masyarakat Papua atas Pernyataan Menko Polhukam
  Pelinus Balinal Sebut Keamanan, Perdamaian dan Persatuan sebagai Prioritas di Kabupaten Puncak
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2