Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pemilu
Nelayan Halmahera Tengah Protes Anggaran Pemilu Mahal Rp.110,4 Triliun
2022-04-19 15:48:27
 

Tampak Nelayan Halmahera Tengah sedang membentangkan spanduk bertuliskan "Pemilu Ratusan Triliun, Dorong Tidak Pikir Nelayan Sengsara".(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah hendaknya memerhatikan kondisi ekonomi masyarakat saat membahas dan memutuskan anggaran pemilu bersama DPR dan KPU.

Pasalnya, saat ini ekonomi masyarakat masih terdampak pandemi. Sebagian besar warga kelas bawah khususnya di pelosok daerah sangat butuh bantuan pemerintah, terlebih di tengah lonjakan harga-harga pangan.

Itulah salah satu poin yang disampaikan kelompok nelayan Nusliko, Kecamatan Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara, dalam aksi protes terhadap anggaran pemilu yang mencapai Rp.110,4 triliun.

"Ratusan triliun buat pemilu rasanya percuma. Dorang tidak mikir kami di bawah menderita, cari makan saja susah," kata perwakilan nelayan Jhoni Mawire (41), Selasa (19/4).

Menurutnya, daripada dialokasikan semua untuk pemilu lebih baik pemerintah memangkas anggaran tersebut untuk membantu para nelayan.

Sebab, lanjut Jhoni, sudah lama kehidupan nelayan di wilayahnya dalam kondisi mengkhawatirkan. Di samping terdampak pandemi, faktor sarana dan prasarana, juga cuaca serta kondisi lingkungan yang buruk membuat mereka semakin sulit mendapat ikan.

"Dulu kami bisa mangael (memancing) sekitar pantai, pakai sampan dapat banyak. Sekarang mana bisa, harus jauh ke laut," ungkapnya.

Dia mengatakan, aktivitas pertambangan dan indutri nikel ditengarai telah menyebabkan wilayah tangkap ikan kian menyusut. Beberapa perairan di tepi pantai menjadi keruh bahkan tercemar oleh limbah.

Tak ayal kondisi itu memaksa para nelayan harus mencari ikan ke tengah laut meski dengan ongkos yang mahal.

"Minimal Rp.100.000 buat bensin sekali jalan jarak 4 kilometer, itu pun hasilnya tidak seberapa, dari mana kalau tidak dibantu pemerintah," tegasnya.

Hal senada disampaikan Jufri Laudi (35). Ia menilai anggaran untuk bantuan nelayan lebih mendesak disiapkan pemerintah ketimbang anggaran pemilu.

Hajatan lima tahunan itu diharapkan tidak mengubah fokus pemerintah dalam upaya memulihkan ekonomi masyarakat.

"Jangan sampai kami berpikir tidak dapat bantuan gara-gara pemilu," tandasnya.

Dia menyatakan, mahalnya biaya pemilu di tengah kesulitan ekonomi dapat melukai rasa keadilan masyarakat. Nelayan seperti dirinya akan merasa diabaikan karena pemerintah lebih mengutamakan pemilu.

"Seolah kesulitan rakyat tidak ada artinya," tutup Jufri.(rls/bh/amp)



 
   Berita Terkait > Pemilu
 
  Dipilih Ribuan Warganet, Firli Tak Mau Terganggu Isu Capres
  Penerbitan Perppu Akan Lebih Cepat Dibanding Revisi UU Pemilu
  HNW: Usulan Projo Masa Jabatan Presiden 2,5 Periode Tak Sesuai Dengan Konstitusi
  Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 Bukti Tidak Ada Penundaan
  Pimpinan DPR dan KPU Sepakat Anggaran Pemilu Rp76,6 Triliun
 
ads1

  Berita Utama
Lebih Baik Kemenag Tidak Menolak Penambahan 10,000 Kuota Haji Indonesia Oleh Pemerintah Saudi

Antisipasi Laporan Bank Dunia, Pemerintah Harus Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Tiga Kampus Muhammadiyah Ini Masuk Jajaran 10 Universitas Islam Terbaik Dunia Versi Uni Rank 2021

Sinyal Prabowo untuk Siapa, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Atau Rizal Ramli?

 

ads2

  Berita Terkini
 
BAPERA Sambangi Polres Metro Jakarta Selatan, Minta Pemilik Holywings Diperiksa

Dipilih Ribuan Warganet, Firli Tak Mau Terganggu Isu Capres

Netty Aher Minta Kebijakan Pembelian Kebutuhan Dasar Pakai Aplikasi Dievaluasi

Ketua DPR Dicurhati Nelayan di Cirebon: Sulitnya Solar, Asuransi, hingga Pembangunan 'Jetty'

Legislator Sebut UU Hukum Acara Perdata Mendesak Direvisi

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2