JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah hendaknya memerhatikan kondisi ekonomi masyarakat saat membahas dan memutuskan anggaran pemilu bersama DPR dan KPU.

Pasalnya, saat ini ekonomi masyarakat masih terdampak pandemi. Sebagian besar warga kelas bawah khususnya di pelosok daerah sangat butuh bantuan pemerintah, terlebih di tengah lonjakan harga-harga pangan.

Itulah salah satu poin yang disampaikan kelompok nelayan Nusliko, Kecamatan Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara, dalam aksi protes terhadap anggaran pemilu yang mencapai Rp.110,4 triliun.

"Ratusan triliun buat pemilu rasanya percuma. Dorang tidak mikir kami di bawah menderita, cari makan saja susah," kata perwakilan nelayan Jhoni Mawire (41), Selasa (19/4).

Menurutnya, daripada dialokasikan semua untuk pemilu lebih baik pemerintah memangkas anggaran tersebut untuk membantu para nelayan.

Sebab, lanjut Jhoni, sudah lama kehidupan nelayan di wilayahnya dalam kondisi mengkhawatirkan. Di samping terdampak pandemi, faktor sarana dan prasarana, juga cuaca serta kondisi lingkungan yang buruk membuat mereka semakin sulit mendapat ikan.

"Dulu kami bisa mangael (memancing) sekitar pantai, pakai sampan dapat banyak. Sekarang mana bisa, harus jauh ke laut," ungkapnya.

Dia mengatakan, aktivitas pertambangan dan indutri nikel ditengarai telah menyebabkan wilayah tangkap ikan kian menyusut. Beberapa perairan di tepi pantai menjadi keruh bahkan tercemar oleh limbah.

Tak ayal kondisi itu memaksa para nelayan harus mencari ikan ke tengah laut meski dengan ongkos yang mahal.

"Minimal Rp.100.000 buat bensin sekali jalan jarak 4 kilometer, itu pun hasilnya tidak seberapa, dari mana kalau tidak dibantu pemerintah," tegasnya.

Hal senada disampaikan Jufri Laudi (35). Ia menilai anggaran untuk bantuan nelayan lebih mendesak disiapkan pemerintah ketimbang anggaran pemilu.

Hajatan lima tahunan itu diharapkan tidak mengubah fokus pemerintah dalam upaya memulihkan ekonomi masyarakat.

"Jangan sampai kami berpikir tidak dapat bantuan gara-gara pemilu," tandasnya.

Dia menyatakan, mahalnya biaya pemilu di tengah kesulitan ekonomi dapat melukai rasa keadilan masyarakat. Nelayan seperti dirinya akan merasa diabaikan karena pemerintah lebih mengutamakan pemilu.

"Seolah kesulitan rakyat tidak ada artinya," tutup Jufri.(rls/bh/amp)