Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Cyber Crime    
Perang Cyber
November: Isu Penyadapan dan Perang Cyber Memanas
Monday 30 Dec 2013 21:31:39
 

Ilustrasi, Hacker Anonymous dari Indonesia dan Australia di ambang perang cyber.(Foto: @NMAtv)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Bulan November 2013 diramaikan berita mengenai dugaan penyadapan yang dilakukan badan intelijen Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sejumlah menterinya pada tahun 2009. Kabar ini memicu beragam reaksi.

Informasi ini terungkap dari dokumen yang dibocorkan oleh Edward Snowden, mantan pegawai NSA. Dalam bocoran dokumen itu disebutkan bahwa agen mata-mata Australia membidik Presiden SBY, istri, Wakil Presiden Boediono dan beberapa menteri lainnya sebagai target pemantauan.

Agen mata-mata Australia yang juga dikenal sebagai Defence Signal Directorate berusaha melacak aktivitas panggilan telepon SBY setidaknya satu kali. Mereka melacak pembicaraan telepon yang keluar masuk dari telepon genggam SBY pada bulan Agustus 2009.

Selain mengungkap daftar target orang-orang yang dilacak, model handset yang digunakan oleh masing-masing target juga dibeberkan, termasuk diagram "voice event" dari Presiden Indonesia, seperti dilansir liputan6.com.

Bahkan salah satu slide di dokumen itu menggunakan judul "Indonesian President voice intercept (August '09)", menguatkan adanya upaya untuk mendengarkan isi panggilan telepon Presiden SBY.

Diinjak-injaknya harkat dan martabat negara pun memancing reaksi dari kelompok hacker Anonymous Indonesia untuk bertempur di medan perang cyber menyerang Australia. Apalagi ada kabar yang menyebut bahwa kedutaan besar Australia di Jakarta terlibat dalam jaringan luas pengintaian yang dimotori oleh badan intelijen Amerika Serikat (AS). Perang cyber pun tak dapat dihindari.(lp6/bhc/rby)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2