Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
BBM
PKS Tolak Rencana Pemerintah Hapus Premium di Kawasan Jawa Bali
2020-11-24 15:31:38
 

Ilustrasi. Antrian di POM SPBU Pertamina, terlihat tulisan Premium belum tersedia (Habis).(Foto: BH /sya)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto menegaskan menolak rencana pemerintah menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis premium mulai Januari 2021 di seluruh wilayah Pulau Jawa, Madura dan Bali (Jamali).

Mulyanto khawatir kebijakan itu akan menambah beban hidup masyarakat.

Mulyanto minta pemerintah mencari solusi alternatif agar tujuan menjaga kelestarian lingkungan tercapai tapi beban hidup masyarakat tidak bertambah.

Pihaknya mengingatkan saat ini daya beli masyarakat sedang lemah karena terdampak pandemi Covid-19.

"Terkait rencana premium dihapus 1 Januari 2021, kami menentang di tengah pandemi yang sekarang ini," ujar Mulyanto.

Politikus PKS itu menegaskan, dirinya bukan anti pada BBM ramah lingkungan namun dia minta pemerintah memikirkan solusi alternatif bagi masyarakat bila ingin menghapus premium.

"Kalau Premium dihapus, apa alternatif BBM murah untuk masyarakat? Apakah kompensasi atas penugasan Pertamina untuk Premium ini dialihkan ke BBM yang tersisa, sehingga harganya sama dengan harga premium?" tegasnya menanyakan.

"Kalau itu mungkin tidak ada penentangan dari masyarakat," imbuhnya.

Mulyanto meminta Pemerintah untuk megkaji ulang rencana penghapusan tersebut.

"Jadi, betul-betul harus dikaji terkait kondisi ekonomi masyarakat di tengah pandemi ini. Apakah, sudah tepat waktunya menghapus Premium saat ini ?" tandas Mulyanto.

Sementara, Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Azam Asman, kala itu bercerita ketika dirinya melakukan kunjungan ke Surabaya, ada lima SPBU tidak tersedia Premium.

Kepala badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Fanshurullah Asa, menjelaskan bahwa di Pulau Jawa setidaknya 800 SPBU sudah tidak menjual Premium.

"Yang tidak menjual Premium 1.094 SPBU di seluruh Indonesia. Di Jamali (Jawa Madura Bali) yang jual Premium 3.306 SPBU, 800 SPBU tidak. Sedangkan di luar Jamali, ada 294 dari total 2.194 SPBU yang tidak menyediakan Premium. Jadi sekitar 13 persen SPBU yang tidak ada Premium," ujarnya.

Hal tersebut, kata Fanshurullah, dikarenakan Premium digolongkan sebagai bahan bakar umum di Pulau Jawa. Sehingga, Pertamina tak wajib menjualnya di setiap SPBU.

Akan tetapi, di luar Jamali, Premium tetap berstatus sebagai BBM penugasan sehingga wajib dijual di semua SPBU.

"Kalau ada SPBU di luar Jamali yang tidak menjual Premium, itu merupakan pelanggaran. Kami menugaskan pada Pertamina untuk SPBU yang di luar Jamali tadi mesti menjual Premium karena ini penugasan pemerintah," ungkapnya.

Direktur Pemasaran Pertamina M Iskandar menjelaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 (Perpres 191/2014) telah menggolongkan Premium di Jamali sebagai 'bahan bakar umum', sama seperti Pertamax series sehingga Pertamina tidak berkewajiban menyediakannya di semua SPBU.

Kehebohan hilangnya Premium saat itu diperkeruh dengan naiknya harga minyak dunia sehingga membuat masyarakat panik akibat harga BBM yang makin mahal. Maka dari itu, pemerintah segera merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyaluran bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah ingin Premium wajib tersedia di seluruh wilayah Indonesia.(RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait > BBM
 
  Nevi Zuairina: Tindak Tegas Truk Besar Pemborong Solar Subsidi
  Harga BBM Naik, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tidak Peka terhadap Kondisi Rakyat
  Premium dan Pertalite akan Dihapus, Wakil Ketua MPR: Memberatkan Masyarakat Kecil
  Jangan Kaget! Harga BBM Pertamina Sudah Naik, Ini Daftarnya
  PKS Tolak Rencana Pemerintah Hapus Premium di Kawasan Jawa Bali
 
ads1

  Berita Utama
Antisipasi Laporan Bank Dunia, Pemerintah Harus Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Tiga Kampus Muhammadiyah Ini Masuk Jajaran 10 Universitas Islam Terbaik Dunia Versi Uni Rank 2021

Sinyal Prabowo untuk Siapa, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Atau Rizal Ramli?

Penjelasan Polda Metro Soal Curhatan Fahri Calon Siswa Bintara 2021 yang Tidak Lolos

 

ads2

  Berita Terkini
 
Syarief Hasan Dukung Penuh Pancasila Masuk Kurikulum Pendidikan Nasional

12 Outlet Ditemukan Pelanggaran, Anies Baswedan Cabut Izin Usaha Holywings di Jakarta

Eddy Santana Desak Percepatan Pembangunan Tol Trans Sumatera

Jangan Sampai Demi Jaga Pertumbuhan, Independensi BI Jadi Bias

Penambahan Kuota Haji Berimbas pada Pembiayaan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2