Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
PNS
PNS Lahan Subur Politisi
Wednesday 22 May 2013 21:40:31
 

Juru Bicara Bupati Kabupaten Gorontalo, Manto Rahmola.(Foto: BeritaHUKUM.com/shs)
 
GORONTALO, Berita HUKUM - "Dalam potret perpolitikan bangsa indonesia, PNS sudah menjadi lahan subur bagi para politisi untuk meraih dukungan suara. Sehingga, dalam pemilu kali ini PNS jangan terlibat secara langsung di dalam gerakan-gerakan politik yang berpihak kepada salah satu kelompok. Kita berhak mengetahui politik tetapi kita tidak boleh berpolitik pragmatis," ujar Juru Bicara Bupati Kabupaten Gorontalo, Manto Rahmola, Rabu (22/5)

Menurutnya, Sebagai aparat di bawah, harus memperhatikan dedikasi dan loyalitas kepada pimpinan, sangat tidak produktif jika PNS membuat sekat dengan partai politik, terbukalah dengan siapapun termasuk dengan partai politik peserta pemilu.

Diterangkannya, bagi Bupati tidak menjadi hal yang prioritas unsur kepintaran, semua aparat adalah pintar. Yang pokok dalam manajemen pemerintahan adalah loyalitas. Artinya, loyalitas bukan pada pimpinan semata dalam hal ini Bupati, akan tetapi loyalitas dimaksud adalah loyalitas terhadap sistem serta tugas, pokok dan fungsi. Itu adalah loyalitas sejati. "Berusahalah menghindar dari upaya mencari muka dengan atasan, tetap bekerja menyelesaikan tugas dengan baik, mematuhi regulasi yang ada, memberdayakan sumber daya yang ada, serta mengaktifkan staf dibawah," tuturnya.

Selain itu lanjut Manto, menjadi aparat jangan sibuk membuat jarak atau membuka ruang konflik dengan partai politik, kita berada dalam wilayah adat. Saling menghargai, menghormati antar elemen masyarakat. Aparat birokrasi ada untuk rakyat. Sehingga, jangan membuat gerakan-gerakan tambahan yang justru beresiko pada orientasi PNS yang sebenarnya, yang pada akhirnya berdampak pada distorsi kebijakan.

Ekspektasi publik di tahun politik ini adalah, berlangsungnya proses atau tahapan pemilu yang bersih, adil, dan bermartabat, yang semua itu bisa diraih melalui cara dan sikap politik santun para elit partai, tidak menghalalkan segala cara. "Jika unsur ini bisa terpenuhi, maka dengan mudah melahirkan anggota DPRD yang berkualitas untuk pemerintahan yang seimbang dari sisi konsepsional, sesuai dengan harapan rakyat pada umumnya. Olehnya, sebagai PNS sebaiknya ikut mengawal pesta demokrasi ini agar dapat berjalan dinamis, damai, lancar dan sukses," jelas Manto.(bhc/shs)



 
   Berita Terkait > PNS
 
  THR PNS Tidak Penuh, DPR Desak Pemerintah Keluarkan Kebijakan Adil
  Koordinator TPDI, Petrus Salestinus: SKB 3 Menteri Langgar Hukum dan HAM Para Aparatur Sipil Negara
  16 ASN Kaur Dipecat, Sementara Tersangka OTT BKDPSDM Lolos dari Pemecatan
  DPR Dorong Pegawai Honorer Diberi Remunerasi
  293 Honorer Kategori 2 Gantungkan Harapan dengan DPRD Kaur
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2