Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Upah Murah
PRP: Tolak Politik Upah Murah
Wednesday 19 Sep 2012 21:04:02
 

PRP (Perhimpunan Rakyat Pekerja), (Foto: Ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Banyaknya persoalan yang diterima buruh belakangan ini menyebabkan buruh tersebut melakukan aksi mogok kerja. Aksi - aksi mogok ini didasari atas penerimaan upah yang tidak layak, pemberantasan serikat pekerja, union busting, outsourching, dan sebagainya.

PRP (Perhimpunan Rakyat Pekerja) pun angkat bicara. PRP dengan tegas mendukung aksi mogok nasional yang akan dilakukan buruh.

“Mendukung penuh rencana aksi mogok kerja nasional untuk menolak privatisasi, melawan union busting / pembrangusan serikat, penghapusan sistem kerja kontrak / outsourcing, serta menolak politik upah murah yang selama ini dipraktikkan oleh rezim neoliberal dan para pemilik modal”, tulis pihak PRP, melalui Ketua Nasional Sekretaris Jenderal Anwar Ma'ruf, dalam rilisnya yang diterima pewarta, Jakarta, Rabu (19/09).

Selama ini, PRP kerap berada di sebelah buruh untuk mendukung tindakan - tindakan para buruh yang menjadi korban di pabrik - pabriknya.(bhc/frd)



 
   Berita Terkait > Upah Murah
 
  PRP: Tolak Politik Upah Murah
  Terus Lawan ”Politik Upah Murah”
 
ads1

  Berita Utama
IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni

Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum

 

ads2

  Berita Terkini
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni

• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum

• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2