Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pancasila
Pancasila Hadir Karena Kenegarawanan Para Pendiri Bangsa
2021-10-09 19:31:04
 

Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia, hadir karena kenegarawanan pada pendiri bangsa yang sangat kuat. Keinginan mereka untuk menghadirkan Pancasila sebagai bentuk utuh keberagaman Indonesia, sudah terlihat sejak awal perumusan Pancasila itu sendiri.

Antara lain terlihat pada peristiwa fenomenal dihapusnya 7 kata dalam Piagam Jakarta. Piagam Jakarta adalah rancangan Pembukaan UUD 1945 yang dirumuskan di Jakarta, pada tanggal 22 Juni 1945.

Piagam ini mengandung lima sila yang menjadi bagian dari Pancasila. Pada sila pertama, tercantum frasa yang dikenal sebagai 'tujuh kata' yakni 'dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya'. Melalui musyawarah tercapailah mufakat bahwa tujuh kata ini, kemudian dihapus karena mengundang kontroversi yang berpotensi perpecahan bangsa, diganti menjadi 'Ketuhanan Yang Maha Esa'.

Hal tersebut disampaikan Pimpinan MPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang biasa disapa HNW ini, saat hadir secara virtual acara 'Sosialisasi Empat Pilar MPR' kerjasama MPR dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Administrasi Jakarta Selatan, di taman Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (8/10).

Hadir dalam acara yang mematuhi protokol kesehatan tersebut, Ketua FKDM Jaksel Abdul Hafid, Ketua FKDM Kecamatan Jagakarsa KH. Hasanudin dan para anggota FKDM serta masyarakat sekitar sebagai peserta.

Lebih jauh, HNW mengungkapkan, selain peristiwa 7 kata itu, pemilihan kata-kata saat perumusan Pancasila sebagai bentuk penghormatan kepada keberagaman bangsa juga mencerminkan betapa tingginya kenegarawanan mereka. "Contohnya, kata 'maha' dan 'esa' berasal dari bahasa Sansekerta dan kata 'musyawarah’ "berasal dari bahasa Arab, dan masih banyak lagi" ujarnya.

HNW menilai, para tokoh besar pendiri bangsa itu juga memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi. Pertimbangan mereka dalam merumuskan, tidak lagi berpatokan kepada latar belakang suku, agama atau daerah. Namun, berpedoman kepada kemaslahatan dan kepentingan yang lebih besar untuk seluruh rakyat Indonesia.

Melihat betapa pentingnya memahami nilai kenegarawanan itu, apalagi diimplementasikan di era kini, HNW mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan para pendiri bangsa perumus Pancasila, sebagai simbol keteladanan.

Keteladanan yang bisa diambil adalah kewaspadaan, yakni mampu merasakan potensi perpecahan di tengah masyarakat karena suatu kejadian, kebijakan atau perbuatan, sekaligus mampu memberikan solusi yang terbaik dengan menghindari egoisme pribadi atau kelompok, menang-menangan dan adu kuat.

"Sekali lagi, Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia mesti mencontoh apa yang mereka lakukan, lalu langsung diterapkan untuk menghadapi berbagai persoalan dan tantangan bangsa saat ini," pungkasnya.(MPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pancasila
 
  Menerima Pancasila Sebagai Dasar Negara Adalah Keputusan Strategis
  HNW: Pancasila Bukti Kedekatan Hubungan Antara Agama dan Negara
  Pancasila Hadir Karena Kenegarawanan Para Pendiri Bangsa
  HNW Minta BNPT Waspadai Pengaburan Sejarah Kelam Komunis Radikal di Indonesia
  Lomba Karya Tulis BPIP Ciderai Rasa Nasionalisme Santri
 
ads1

  Berita Utama
Koalisi Masyarakat Kaltim Tolak UU IKN: Cacat Prosedural

Fraksi PKS Tolak Tetapkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Muslim Arbi: KPK Harus Berani Usut Dugaan KKN Anak Jokowi seperti Saat Tangkap Besan SBY

Proyek Pembangunan IKN Berpotensi Mangkrak dan 'Overbudget'

 

ads2

  Berita Terkini
 
Pembelajaran Daring Anak Berkebutuhan Khusus di Kesamben Tidak Berhasil. Banyak Orang Tua Tidak Bisa Zoom

Koalisi Masyarakat Kaltim Tolak UU IKN: Cacat Prosedural

HNW Kritisi Penghapusan Ditjen Penanganan Fakir Miskin

MA Disebut Tidak Akan Berikan Pendampingan Hukum terhadap Hakim Itong Isnaeni Hidayat

Hadapi Omicron, Anggota DPR Minta Batasi Akses Internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2