Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
TNI
Panglima TNI: Pembangunan Kekuatan TNI Seharusnya Essential Force
2017-01-12 23:41:22
 

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo serta Menhan RI Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu saat Rapat Pimpinan Kemhan dan TNI tahun 2017 di Aula Bhinneka Tunggal Ika Gedung Sudirman Kemhan, Jl. Merdeka Barat Jakarta, Kamis (12/1).(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Mari kita bersama-sama membangun kekuatan TNI dan jangan berpikir sederhana untuk membangun percepatan pembangunan TNI, kekuatan TNI seharusnya Essential Force bukan Minimum Essential Force. Demikian dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dihadapan 114 peserta Rapat Pimpinan Kemhan dan TNI tahun 2017, yang dibuka secara resmi oleh Menhan RI Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu di Aula Bhinneka Tunggal Ika Gedung Sudirman Kemhan, Jl. Merdeka Barat Jakarta, Kamis (12/1).

Panglima TNI menyampaikan bahwa, Presiden RI Ir. Joko Widodo telah beberapa kali menyampaikan, baik di forum internasional maupun forum nasional bahwa sekarang ini bangsa Indonesia sedang menghadapi kompetisi global, diantaranya pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat pesat dan ketersediaan pangan yang sangat terbatas. "Hal ini merupakan ancaman nyata bagi bangsa Indonesia," ucapnya.

Menurut Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, ditinjau dari letak geografis Indonesia dan pulau-pulau terluar serta hakekat ancaman baik dari aspek darat, laut maupun udara, perlu adanya perubahan kebijakan pembangunan kekuatan TNI. "Untuk menyusun pembangunan kekuatan TNI yang seutuhnya, kita harus melihat letak pulau-pulau terluar Indonesia karena letak geografis menjadi keunggulan utama," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI juga mengatakan bahwa sebagai salah satu negara ekuator dunia dan terbesar di Asean, Indonesia mempunyai lautan yang paling luas dan daratan yang paling besar serta memiliki sumber energi hayati sepanjang tahun. "Inilah yang menyebabkan negara-negara lain ingin merebut kekayaan alam Indonesia, karena energi fosil yang sudah makin menipis dan kompetisi global yang luar biasa saat ini," ujarnya.

Menyikapi perkembangan terorisme di Indonesia, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo kembali menyatakan bahwa berbagai bentuk aksi terorisme juga berpotensi tumbuh subur di Indonesia. "Landasan hukum yang menjerat teroris masih berbentuk pidana dan penindakan baru dapat dilakukan setelah aksi terorisme terjadi," katanya.

Sementara itu, terkait masalah Narkoba, Jenderal TNI Gatot Nurmantyomenegaskan bahwa Narkoba sudah menjadi ancaman baru bagi kelangsungan suatu bangsa di seluruh dunia, karena bisa menyebabkan lost generation, tidak terkecuali Indonesia. "Semua kasus Narkoba yang terjadi di Indonesia adalah untuk lost generation dan inilah yang dikatakan perang candu serta merupakan bagian dari perang modern yang dikatakan proxy war," pungkasnya.

Turut hadir pada acara tersebut diantaranya, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, Sekjen Kemhan, Kasum TNI, Irjen TNI, Rektor Unhan, Kepala Lembaga Sandi Negara dan Direktur ASABRI.(TNI/bh/sya)



 
   Berita Terkait > TNI
 
  Pengemudi Mobil Plat TNI Palsu Cekcok dengan Pengendara Lain Jadi Tersangka Pasal 263 KUHP
  Jenderal Maruli Simanjuntak Resmi Jadi Kepala Staf TNI AD
  Meutya Hafid: Utut Adianto Pimpin Panja Netralitas TNI Komisi I
  Komisi I DPR RI Sepakat Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI gantikan Laksamana Yudo Margono
  Aspek Netralitas Akan Jadi Sorotan Komisi I dalam RDPU Visi-Misi Calon Panglima TNI
 
ads1

  Berita Utama
Permohonan PKPU Makon Ditolak, Asianet Menghormati dan Mengapresiasi Putusan Pengadilan Niaga Jakpus

Komisi III DPR Minta Presiden Prabowo Tarik Jabatan Sipil Anggota Polri Aktif Usai Putusan MK

Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka KPK, Diduga Minta 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar dari Nilai "Mark Up" Proyek Jalan

KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

 

ads2

  Berita Terkini
 
Permohonan PKPU Makon Ditolak, Asianet Menghormati dan Mengapresiasi Putusan Pengadilan Niaga Jakpus

Komisi III DPR Minta Presiden Prabowo Tarik Jabatan Sipil Anggota Polri Aktif Usai Putusan MK

Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka KPK, Diduga Minta 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar dari Nilai "Mark Up" Proyek Jalan

KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

Viral Konten Dedi Mulyadi soal Sumber Air Aqua, Ini Klarifikasi AQUA

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2