Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Penegakan Hukum
Panglima TNI: Penegakan Hukum dan Disiplin Prajurit Sangat Penting
2017-01-27 04:02:10
 

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo didampingi Kepala Staf Angkatan saat keterangan persusai upacarapembukaan Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi Pom TNI 2017.di Taxi Way Skadron Udara 17, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (26/1).(Foto: BH /yun)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Penegakan hukum dan disiplin prajurit sangat penting sebagai keteguhan sikap serta perilaku prajurit TNI, yang dilandasi dengan tekad untuk patuh kepada hukum dan disiplin prajurit, dan meniadakan segala bentuk pelanggaran prajurit.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat menjadi Inspektur Upacara pada gelar Operasi Penegakan Ketertiban (Opsgaktib) dan Yustisi POM TNI Tahun 2017 di Taxi Way Skadron Udara 17, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (26/1).

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa, upaya penegakan disiplin dan kode etik keprajuritan menempati posisi sangat penting guna memberikan dampak positif bagi konsistensi sikap dan perilaku prajurit TNI. "Saya perintahkan kepada seluruh personel yang terlibat dalam Operasi Gaktib dan Yustisi harus memiliki kesamaan persepsi dalam proses penegakan dan penyelesaian pelanggaran hukum, disiplin dan tata tertib prajurit TNI," tegasnya.

Berdasarkan evaluasi hasil Operasi Gaktib dan Yustisi tahun 2016 secara umum terjadi penurunan pada perkara pidana, tetapi terjadi peningkatan pada pelanggaran disiplin. "Perkara yang menonjol meliputi tindak pidana desersi, penyalahgunaan narkoba dan pelanggaran lalu lintas," kata Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Panglima TNI menyatakan bahwa, penyimpangan perilaku dan sikap kurang terpuji merupakan pelanggaran disiplin yang menjadi parasit bagi upaya membangun TNI yang profesional, solid, militan dan dicintai rakyat. "Upaya membangun TNI pada hakikatnya harus berorientasi kepada nilai sikap dan kode etik, sebagaimana yang terdapat dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit," tegasnya.

"Sasaran operasi ini adalah meningkatkan disiplin dan tata tertib serta kepatuhan hukum Prajurit TNI maupun PNS TNI yang bebas dari penyakit masyarakat seperti judi, miras, narkoba dan penyalahgunaan barang-barang terlarang lainnya, peredaran uang palsu, pungutan liar (pungli), penyimpangan ideologi serta pelanggaran hukum lainnya," ungkap Panglima TNI.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengharapkan, melalui Operasi Gaktib dan Yustisi TNI dapat terwujud kesadaran dan keinsyafan personel pada suatu tatanan kehidupan sebagai seorang prajurit TNI yang memiliki jiwa patriot sejati, profesional dan dicintai rakyat, guna mendukung pencapaian tugas pokok TNI.

Diakhir amanatnya, Panglima TNI memberikan penekanan kepada jajaran POM TNI untuk dipedomani, diantaranya laksanakan Operasi Gaktib dan Yustisi TNI dengan baik, benar, tegas dan berwibawa serta berpedoman pada aturan hukum yang berlaku; cegah tindakan arogansi dalam melaksanakan operasi; dan laksanakan koordinasi dengan instansi terkait agar operasi tidak mengganggu kepentingan masyarakat umum.

Menjawab pertanyaan wartawan terkait Operasi Gaktib dan Yustisi TNI tahun 2017, Panglima TNI menjelaskan bahwa operasi ini perlu dilakukan pada skala operasi tertentu, prajurit TNI harus patuh terhadap hukum yang berlaku dinegara ini. Selama tahun 2016 paling banyak mengungkap pelanggaran tentang narkoba yang dilakukan TNI.

Panglima TNI menegaskan bahwa, khusus untuk pelanggaran narkoba, tidak ada rehabilitasi bagi prajurit TNI dan harusdipecat karena sangat berbahaya. “Saya telah menerapkan bersih-bersih narkoba di lingkungan TNI, hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah,” katanya.

Panglima TNI juga menyatakan bahwa, para Pangkotama baik Darat, Laut dan Udara telah melaksanakan operasi untuk menangkap sendiri prajuritnya yang melakukan pelanggaran narkoba. "Hasilnya sangat luar biasa dan tidak mengenal pangkat, kolonel pun kita sikat, dan kita proses secara hukum dan sebagian sudah ada keputusan hukuman," katanya.(TNI/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Penegakan Hukum
 
  Dua Tahun Kinerja Jokowi-Maruf, PKS: Ketidakpuasan Publik dalam Penegakan Hukum Meningkat
  Penegakan Hukum Era Jokowi Dinilai Gagal
  Dr Jan Maringka: Penegakan Hukum Tidak Sama dengan Industri
  Implementasi Ilmu Forensik dalam Proses Penegakan Hukum
  Penegakan Hukum dan Pengawasan Sektor Lingkungan Belum Efektif
 
ads1

  Berita Utama
3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

 

ads2

  Berita Terkini
 
3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2