Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
PPATK
Panglima TNI Terima Audiensi Kepala PPATK
2018-03-22 05:26:52
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., didampingi Asintel Panglima TNI Mayjen TNI Benny Indra Pujihastono, S.I.P., Kababinkum TNI Mayjen TNI Markoni, S.H., Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah dan Kapusku TNI Kolonel Cku Drs. Imam Baidhowi, M.M.menerima kunjungan kerja Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Baddarudin beserta rombongan, bertempat di Ruang Tamu Panglima TNI Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (21/3).

Kunjungan kerja tersebut, merupakan bagian dari program kerja PPATK pada awal tahun untuk mengunjungi beberapa institusi pemerintah dan non pemerintah untuk menyampaikan tentang berbagai program PPATK guna tindaklanjut kerja sama dengan semua institusi termasuk TNI untuk mensukseskan program PPATK.

Dalam pertemuan tersebut Kepala PPATK sangat mengapresiasi atas kerjasama yang sudah terjalin selama ini, baik dalam bentuk kerja sama penyampaian sosialisasi maupun dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Kemudian disampaikan juga beberapa informasi yang diperlukan semua pihak untuk menjadi bahan informasi yang akan ditindaklanjuti oleh semua institusi,khususnya kepada TNI. "PPATK sangat berterima kasih sekali karena banyak hal-hal kerja sama tersebut yang sangat menguntungkan kedua belah pihak," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengucapkan terima kasih kepada Kepala PPATK atas kerja sama yang sudah terjalin dalam penyampaian informasi dan koordinasi tentang pemberdayaan sumber daya manusia dari TNI untuk bisa membantu tugas-tugas PPATK.

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan akan mendukung program-program pemerintah termasuk PPATK dalam kaitannya clean and clear government dan transparan pada setiap proses yang terkait dengan transaksi anggaran sehingga dapat mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan bahwa TNI sudah membuat suatu inovasi-inovasi baru untuk membuat pencatatan dalam pengadaan barang dan jasa secara online untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari aturan. "Inovasi ini akan terus ditingkatkan agar semua dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan," ucapnya.

"Saya mengapresiasi PPATK atas kinerja yang telah berhasil mengungkap berbagai persoalan terkait dengan penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan keuangan," tutur Panglima TNI.(TNI/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Purbaya Curiga Ada Rp 285,6 T Uang Pemerintah Pusat di Simpanan Berjangka

Kontingen Atlet Senam Israel Tak Diizinkan Masuk ke Indonesia, Ini Penjelasan Menko Yusril

Aliansi Masyarakat Simalungun Tolak Soal Klaim Tanah Adat dan Mendesak Konsistensi Pemerintah

Prabowo di Sidang PBB: Indonesia Siap Kerahkan 20.000 Orang untuk Perdamaian Gaza

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ratusan Siswa di Yogakarta Keracunan MBG, Wali Kota Hasto Telepon Kepala BGN

Kepengurusan Partai Ummat Kubu Amien Rais 'Digugat' Para Kader Sendiri

Drama Hukum Tak Berujung, Putusan Final MA Ternyata Dapat Ditambah

KPK Sarankan Mahfud Buat Laporan Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat

Purbaya Curiga Ada Rp 285,6 T Uang Pemerintah Pusat di Simpanan Berjangka

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2