JAKARTA, Berita HUKUM - Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan komitmen kebijakan pemerintah serta kepentingan sinkronisasi pembangunan gelar kekuatan TNI dengan pembangunan nasional maupun Visi Misi Panglima TNI yang dihadapkan dengan tugas-tugas TNI maupun alokasi anggaran TNI tahun 2018, maka ditetapkan 11 program prioritas.

Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. pada penutupan Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (Rapim TNI) Tahun 2018, yang mengangkat tema "Dengan Dilandasi Jiwa Kesatria Militan, Loyal, Profesional, Modern dan Kemanunggalan Dengan Rakyat, TNI Siap Melaksanakan Tugas Pokok", bertempat di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (24/1).

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa 11 program prioritas dalam rangka pembangunan TNI, meliputi revitalisasi program-program didalam Minimum Essential Force (MEF); penyempurnaan Doktrin TNI dan Doktrin Angkatan; penyempurnaan organisasi TNI; pengembangan sistem pengelolaan SDM TNI yang berbasis kompetensi;pembangunan TNI AD menjadi kekuatan terpusat, kewilayahan dan pendukung; pembangunan TNI AL melalui penyusunan Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) terdiri atas Kapal Perang, Pesawat Udara, Marinir dan Pangkalan; dan pembangunan TNI AU untuk mencapai air supremacy atau air superiority.

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, prioritas selanjutnya adalah pembangunan unit khusus yang terdiri dari pasukan-pasukan khusus Tri Matra; pengembangan sistem operasi Tri Matra yang berbasis teknologi yang meliputi Network Centric Warfare, C4ISR dan Cyber Warfare; penguatan diplomasi militer dan peningkatan kontribusi dalam rangka memenangkan kepentingan nasional; mewujudkan sistem pengadaan Alutsista yang berpedoman pada effect based dan interoperabilitas yang dilakukan secara transparan dan akuntabel serta bebas dari KKN.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI menegaskan bahwa TNI perlu mentransformasi dirinya menjadi suatu organisasi pertahanan negara yang profesional, modern, dan tangguh yang memiliki kemampuan proyeksi regional serta mampu berkomitmen secara global. "Untuk itu, TNI memerlukan payung hukum yang kuat, penyesuaian doktrin yang integratif dan pengembangan SDM yang berjiwa kesatria, militan, loyal dan professional, serta diperlengkapi dengan Alutsista yang modern," ujarnya.

Disamping itu, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto juga mengatakan bahwa TNI akan melanjutkan pengamanan, pembangunan dan melengkapi Sarpras di perbatasan serta pulau-pulau terluar tertentu dan daerah yang bersifat strategis, dengan prioritas di wilayah Timur dan Selatan Indonesia, yaitu; Pulau Natuna, Pulau Yamdena (Saumlaki), Pulau Morotai, Pulau Biak, dan Merauke dengan prioritas di tahun 2018 adalah Pulau Natuna dan Pulau Yamdena-Selaru. "TNI juga akan membentuk kesatuan-kesatuan baru, yang diharapkan dapat berguna untuk memitigasi berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia Timur secara cepat," katanya.

Di sisi lain, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa TNI segera membentuk dan menyiapkan Satgas Kesehatan yang akan beroperasi sepanjang tahun di wilayah-wilayah terisolir dan rawan krisis kesehatan, yang fungsinya untuk memitigasi dan menanggulangi masalah kesehatan yang ada. "Untuk saat ini, sasaran utama adalah wilayah Papua," ucapnya.

Mengakhiri sambutannya, Panglima TNI mengingatkan bahwa dalam waktu dekat bangsa Indonesia akan menggelar pesta demokrasi, yaitu Pemilukada 2018 dan Tahapan Pemilu 2019. Menurutnya, tugas TNI dalam kedua peristiwa besar tersebut adalah menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaannya. "Hal ini dilakukan sesuai kehendak rakyat yang diamanatkan melalui Undang-Undang," ungkapnya.

"Satu hal yang terpenting adalah Netralitas TNI. Jangan terpancing dengan pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan TNI. Politik TNI adalah Politik Negara yang direpresentasikan oleh Pemerintah yang dipilih secara Konstitusional," kata Panglima TNI.(TNI/bh/sya)