Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Komisi Informasi Pusat
Paripurna DPR Sahkan 7 Anggota Komisi Informasi Pusat
2017-09-27 09:54:56
 

lustrasi. Sidang Paripurna DPR RI.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI mengesahkan tujuh nama calon anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam Rapat Paripurna yang digelar pada hari Selasa (26/9). Seluruh anggota Dewan yang hadir menyepakati hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang telah dilakukan oleh Komisi I DPR.

Pengesahan dimulai dari pembacaan laporan hasil fit and proper test yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid. Meutya menyatakan bahwa Komisi I sudah menjalankan amanat yang disampaikan pemerintah. Selain itu ia juga menyampaikan soal rangkaian acara fit and proper test calon anggota Komisi Informasi Pusat yang telah dilakukan oleh Komisi I DPR, hingga akhirnya terpilih 7 Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk periode 2017-2021 dari 21 calon komisioner yang ikut dalam fit and proper test.

"Proses uji kepatutan dan kelayakan berlangsung secara terbuka selama dua hari, dimulai tanggal 13 September 2017 dan berakhir pada 14 September 2017. Setelah uji kepatutan dan kelayakan selesai dilaksanakan, Komisi I DPR melanjutkan rapat intern Komisi I dalam rangka memilih tujuh orang calon anggota Komisi Informasi Pusat periode 2017-2021 yang mencerminkan unsur pemerintah dan masyarakat," ucap Meutya dihadapan peserta Sidang Paripurna DPR.

Adapun tujuh komisioner KIP yang terpilih tersebut adalah Hendra Alias Hendra J Kede (unsur masyarakat), Arif Adi Kuswardono (unsur masyarakat), Cecep Suryadi (unsur masyarakat), Gede Narayana (unsur masyarakat), Wafa Patria Umma (unsur masyarakat), Romanus Ndau (unsur masyarakat), dan Tulus Subardjono (unsur pemerintah).(dep,mp/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Komisi Informasi Pusat
 
  Paripurna DPR Sahkan 7 Anggota Komisi Informasi Pusat
  Komisi Informasi Pusat Akan Periksa BPK Terkait Hambalang
  Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Usman Abdhali Watik Terkena Sanksi
 
ads1

  Berita Utama
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah

Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel

Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai

PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah

Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel

Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai

PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus

Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2