Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    

Partai Buruh Desak Sahkan RUU Perkawinan Sejenis
Saturday 03 Dec 2011 20:36:48
 

Peserta pawai Gay Pride Parade di Melbourne, Australia. Kelompok aktivis homoseksual Australia gigih memperjuangkan pengakuan hak mereka (Foto: Zimbio.com)
 
CABERRA (BeritaHUKUM.com) – Partai Buruh yang berkuasa di Australia mendukung pernikahan gay. Dalam konferensi nasionalnya, Partai Buruh juga mendesak Perdana Menteri Julia Gillard untuk mengamandemen sejumlah aturan untuk mengijinkan pernikahan sesama jenis.

Tetapi tampaknya keinginan ini sulit terwujud, seperti dilansir BBC, Sabtu (3/12), karena Partai Buruh hanya memiliki kursi sedikit lebih banyak dari kelompok posisi Partai Liberal yang menolak perkawinan sesama jenis. Apalagi PM Julia Gillard secara tegas menolaknya.

Pemungutan suara oleh Partai Buruh terjadi setelah debat alot penuh emosi diantara dua kelompok mengenai isu tersebut. Keputusan mengganti program partai yang mendukung perkawinan sesama jenis telah dimenangkan oleh para aktivis hak gay.

"Tidak pernah diragukan bagaimana gigihnya kampanye untuk persamaan hak ini," kata Menteri Keuangan Penny Wong, yang memiliki hubungan sesama jenis.

Sementara pemimpin serikat pekerja Joe de Bruyn beragumen menolak perubahan UU Perkawinan di Australia. "Definisi pernikahan yang diatur UU adalah persatuan seorang laki-laki dan perempuan secara sukarela dan seumur hidup. Akan seperti it uterus, sejak manusia diciptakan," katanya.

RUU itu diperkirakan akan dibawa ke parlemen pada tahun depan. Ketika Partai Buruh melakukan pemungutan suara dalam konferensi, terjadi demonstrasi di Sydney, yang diikuti para pendukung dan yang menolak perkawinan gay. Dalam jajak pendapat terakhir menunjukan mayoritas warga Australia mendukung perkawinan sesama jenis.(bbc/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum

Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat

Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031

Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua

 

ads2

  Berita Terkini
 
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum

• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat

• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031

• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya

• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2