JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Idrus Marham, yakin Golkar memenangi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), terkait SK Menteri Hukum dan HAM yang mensahkan kepengurusan Munas Ancol. Idrus mengatakan, dari proses awal persidangan hingga sekarang, kebenaran bahwa Munas Bali yang legal sudah terlihat terang benderang.

"Semua mengatakan, keputusan menkumham tentang pengesahan telah nyata-nyata mengutip keputusan Majelis Partai Golkar tidak benar. Ini juga sudah terbukti dan menjadi kesepakatan rapat Komisi III dengan menkumham, salah satunya keputusan didasarkan pada informasi yang tidak sempurna," ujar Idrus, usai rapat koordinasi KMP, di Jalan Diponegoro, Menteng Jakarta, Rabu (22/4).

Hakim PTUN juga, kata Idrus, pasti akan mempertimbangkan perkara di Bareskrim Mabes Polri. Karena, di sana sudah ada dua tersangka yang positif memalsukan surat mandat untuk mengikuti Munas Ancol.

"Saya pikir ini juga akan menjadi pertimbangan," katanya.

Dia percaya, hakim PTUN akan berpikir jernih, berdasarkan fakta hukum di pengadilan dan bersikap independen. Hakim diharapkan bisa melihat dengan jernih bahwa Munas Bali yang sah.

"Sehingga akan mengabulkan gugatan kami dan membatalkan SK Menkumham yang mengesahkan Munas Ancol," katanya.

Sementara, Partai Golkar mengapresiasi langkah penyelidikan dan penyidikan Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atas dugaan kasus pemalsuan surat mandat penyelenggaraan Musyarawarah Nasional (Munas) kubu Agung Laksono di Ancol, Jakarta.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI, Bambang Soesatyo, mengaku mendapatkan informasi bahwa Polisi akan menetapkan seorang lagi sebagai tersangka yang menggunakan surat mandat palsu atas nama orang lain, yang belakangan diketahui telah meninggal dunia. Nama orang yang dipalsukan itu adalah warga Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Soesatyo meyakini bahwa aktor utama di balik kasus pemalsuan itu segera tersibak atau terungkap. Dia tak menyebutkan secara detail identitas aktor utama itu. Dia hanya memberikan petunjuk bahwa orang itu adalah oknum pejabat di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

“Ada informasi yang sedang diselidiki, adanya keterlibatan pejabat Kemenkumham dalam merekayasa Munas tersebut,” kata Soesatyo melalui siaran pers yang diterima VIVA.co.id pada, Rabu, (22/4).

Soesatyo menuding bahwa pejabat itulah yang menganjurkan kepada kubu Agung Laksono untuk segera menyelenggarakan Munas tandingan setelah Munas Golkar yang resmi di Bali, sebelum lewat masa pendaftaran tujuh hari sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Partai Politik.

Legislator Komisi III DPR RI itu juga mengklaim menerima informasi pemeriksaan juga akan mengarah pada dugaan keterlibatan pengusaha kesohor. Katanya, pengusaha itu adalah pihak yang membiayai dan menjadi donatur dari Munas Ancol.

“Pemeriksaan laboratorium atas surat-surat palsu dan asli juga sudah dilakukan dengan penyitaan sejumlah dokumen mandat asli yang diduga palsu oleh Bareskrim dari Direktorat Jenderal AHU (Administrasi Hukum Umum) Kemenkunham beberapa waktu lalu,” Soesatyo menambahkan.

Sedangkan, Sidang gugatan DPP Partai Golkar akan dilanjutkan pada Senin (27/4) mendatang, untuk mengumpulkan bukti dari kubu Ketua Umum Aburizal Bakrie (pihak penggugat), kubu Agung Laksono (pihak tergugat intervensi), dan pihak Kementerian Hukum dan HAM (pihak tergugat).

Selain itu, sidang selanjutnya akan mendengarkan keterangan saksi ahli dari kubu Agung Laksono dan pihak Kemenkumham. Menariknya, Ketua Majelis Hakim meminta untuk menghadirkan Mahkamah Partai Golkar, Muladi.(fk/ar/viva/bh/sya)