JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Setelah melakukan perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, dipastikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengubah gaya kepemimpinannya. Kemungkinan besar, ia bakal tidak sungkan lagi untuk melakukan intervensi terhadap para menteri yang dianggap kinerjanya kurang maksimal.

“Pastinya, setelah melakukan perombakan cabinet, juga dilanjutkan dengan perubahan gaya kepemimpinan presiden. (Reshuffle) pasti jadi. Saat ini tengah proses saja ke arah (pembahasan reshuffle) itu. Presiden juga takkan sungkan untuk ikut campur langsung membantu menteri,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga kepada wartawan, Kamis (29/9).

Sedangkan intevensi itu, lanjut dia, pastinya akan melihat terlebih dahulu terhadap menteri-menteri yang kinerjanya dianggap kurang maksimal dalam menjalankan program kerjanya. "Pokoknya nanti menteri jangan kaget dan heran, bila Presiden sering turut campur dalam berbagai kasus yang dihadapi kementerian untuk mengejar ketertinggalan program pembangunan," ungkap Daniel.

Dalam kesmepatan ini, Daniel mengimbau kepada masyarakat untuk bersabar dan memberikan kesempatan presden untuk melakukan peniulaian dan perbaikan jajaran pembantunya. Ia pun menyadari bahwa kepercayaan publik menurun dalam dua tahun usia pemerintahannya itu. "Sebaiknya masyarakat memberi kepercayaan kepada presiden, agar menggunakan waktu sebaik-baiknya. Presiden takkan terburu-buru, karena akan menghasilkan nama-nama yang kurang pas," jelas dia.

Daniel mengakui ada sejumlah kementerian yang beberapa program kerjanya tidak mencapai target. Namun, ia enggan menyebut nama kementerian tersebut. "Penyebabnya berhubungan dengan alasan kecakapan dan juga faktor eksternal. Itu menjadi perhatian utama presiden," tandasnya.

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Mohamad Nasih tidak yakin langkah yang akan dilakukan SBY itu dapat menyelamatkan poisisnya hingga akhir masa jabatannya. Pasalnya, sangat sulit mengembalikan citranya yang terpuruk di mata rakyat. “Jika publik tidak puas dengan perubahan yang dilakukan SBY, saya tidak yakin bisa sampai 2014,” ujar dia.

Saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap kabinet SBY merosot drastis. Satu penyebabnya adalah kasus-kasus korupsi di sejumlah kementerian, seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selain itu, tak sedikit pihak yang menginginkan presiden dilengserkan.

Untuk itu, lanjut dia, SBY harus dapat memenuhi harapan publik dalam melakukan reshuffle dengan mengganti menteri yang dinilai buruk kinerjanya. Tapi, sebenarnya rakyat berharap banyak kepada SBY, agar lebih serius melakukan pemberantasan korupsi. Namun, lambannya penanganan kasus Bank Century telah mencederai kepercayaan masyarakat. “Memberantas korupsi mulai dari Istana dan tidak sekedar retorika. Harus ada tindakan kongkret,” ujarnya memberi saran.(mic/wmr/biz)