Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Kasus Ditjen Pajak
Pegawai Ditjen Pajak Terlibat Kasus Korupsi Sistem Informasi
Thursday 05 Apr 2012 02:04:14
 

Ilustrasi Suap (Foto: Ist)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Setelah Dhana Widyatmika yang diduga memiliki rekening mencurigakan puluhan miliar, kali ini Kejaksaan Agung mengumumkan ada Pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terlibat kasus korupsi.

Jika Dhana memiliki rekening gedut, kali ini RNK rekan satu kantornya diduga mengendalikan proyek sistem informasi di Ditjen Pajak hingga negara menderita kerugian mencapai Rp 14 miliar, dari nilai proyek Rp 43,6 miliar. "Dia menyesuaikan (proyek) dengan penawaran yang diajukan pemenang tender," ujar Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Adi Toegarisman saat ditemui wartawan di kantornya, Jakarta, Rabu (4/4).

Adi menambahkan, RNK ikut terlibat dalam proses lelang tender yang tidak sehat, karena membantu PT Berca Hardaya Perkasa agar memenangkan tender. Direktur PT Berca Hardaya Perkasa(BHP.red) sendiri yakni Lim Wendra Halingkar sebelumnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka. “Untuk itu Kejaksaan akan memeriksa tersangka pada 9 April. Dan sejak sejak 30 Maret 2011 tersangka telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri,” tambahnya.

Lebih lanjut Adi menjelaskan, dalam kasus ini bukan hanya RNK saja yang terlibat. Ketua Panitia Proses Pengadaan Sistem Informasi Manajemen , Bahar dan Pejabat Pembuat Komitmen, Pulung Sukarno juga ditetapkan sebagai tersangka. “Saat ini berkas keduanya telah masuk dalam penuntutan,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur BHP Lim Wendra Halingkar, berkasnya tidak lama lagi akan dinaikan ketahap penuntutan.

Sekedar informasi, dalam proyek yang memiliki anggaran lebih dari Rp 43 miliar ini, ada hal yang tidak lazim. Dimana dalam proses pelaksanaanya begitu proyek berjalan ada proses perubahan spesifikasi teknis yang disesuaikan dengan penawaran dari salah satu perserta lelang yaitu PT BHP. (dbs/rob)



 
   Berita Terkait > Kasus Ditjen Pajak
 
  5 Konglomerat tak Ber-NPWP Pindah Negara, Menkeu Tetap Harus Tagih Utang Pajaknya
  Kasus STPI, Kepala KPP Pratama Surabaya Dipanggil Penyidik
  Dhana Banding Atas Vonis Tujuh Tahun Penjara
  Uang Rp 3,4 Miliar, Dikirim Hendro ke Dhana melalui Istri dan pegawainya
  Eksepsi Dhana Widyatmika Ditolak Majelis Hakim
 
ads1

  Berita Utama
3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

 

ads2

  Berita Terkini
 
3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2