JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) meluncurkan Command Center, di Aula K.H. Abdurrahman Wahid BP2MI, Selasa sore (24/8).

Command Center dibangun sebagai wujud realisasi salah satu dari 9 program prioritas BP2MI untuk memodernisasi sistem menuju satu kesatuan data tunggal (big single data). Command Center menjadi pusat kendali data dan informasi PMI yang akurat dan terpercaya.

"Hadirnya Command Center ini akan makin membuktikan hadirnya negara, dalam hal ini BP2MI serius dalam memberikan pelindungan bagi PMI. Dalam hal penempatan misalnya, akan dapat diketahui secara pasti daerah asal PMI, negara penempatan, sektor pekerjaan, nama dan alamat user, serta hak-hak yang seharusnya diterima oleh para PMI," tegas Benny.

Modernisasi sistem BP2MI dimaksudkan untuk memperbarui dan menambahkan data dan tampilan aplikasi, bahkan artificial intelligence, dimana pergerakan algoritma yang dimiliki, mampu mendeteksi hal-hal yang dibutuhkan oleh BP2MI. Sistem yang dimiliki oleh Command Center ini juga diketahui telah terkoneksi dengan 1.400 Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten Kota, Perusahan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Perguruan Tinggi, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), serta stakeholder lainnya.

Benny menyatakan, hadirnya big single data, bertujuan untuk memecahkan permasalahan adanya perbedaan data PMI yang kerap terjadi antar kementerian/lembaga.

“Problem BP2MI, demikian juga dengan institusi pemerintahan di negara kita, terkait data selalu menjadi masalah yang sangat serius. Terkait PMI misalnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengklaim data pekerja kita, berjumlah 4,5 juta. Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) mengklaim, pekerja migran kita berjumlah 5 juta. BP2MI, mencatat secara resmi, bahwa pekerja migran kita sebanyak 4,2 juta yang berada di kurang lebih 150 negara penempatan” ujar Benny.

Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut Benny, maka hadirnya Command Center ini diharapkan dapat meningkatkan pelindungan negara kepada PMI.

“Kita ingin memastikan setiap anak bangsa, Pekerja Migran Indonesia, benar-benar dilindungi oleh negara. Dan hari ini kita ingin membuktikan, bahwa negara hadir memberikan pelindungan dari ujung rambut sampai ujung kaki kepada para PMI," imbuhnya.

Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, Andy Rachmianto, memuji peluncuran Command Center ini, sebagai langkah inovatif dari BP2MI.

“Sebetulnya di balik itu, ini menunjukkan antara BP2MI, Kemlu, dan Kemenaker, kita ini istilah saya, adalah troica pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI). Di antara ketiga institusi ini, kita senantiasa dari awal bahu membahu, karena kita ingin membuktikan dan menghadirkan negara dalam pelindungan WNI, khususnya PMI baik saat sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun pada saat kepulangan,” kata Andi.

Dalam kesempatan sama, Rendra Setiawan selaku Direktur Penempatan dan Pelindungan PMI menyampaikan, big single data ini, akan sangat bermanfaat dalam tata kelola PMI.

“Kami berharap ini bisa menghindarkan ego sektoral, dan akan memperbaiki tata kelola penempatan PMI dalam end to end. Data ini akan menjadi dasar kita dalam pembuatan kebijakan kita ke depannya, dan juga tata kelola PMI,” pungkas Rendra.

Acara peluncuran dilanjutkan dengan peninjauan ruang Command Center oleh Kepala BP2MI beserta segenap tamu undangan. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BP2MI beserta undangan juga mendapatkan penjelasan terkait sistem yang ada oleh tim dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).

Turut hadir dalam peluncuran, sejumlah tamu undangan yakni Dirjen Protokol dan Konsuler, Kemlu; Direktur Penempatan dan Pelindungan PMI, Kemenaker; Deputi III Kantor Staf Presiden Bidang Perekonomian; Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Kementerian Komunikasi dan Informatika; Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah dan Pembangunan Manusia, Badan Siber dan Sandi Negara; Direktur Perencanaan Strategis dan TI, BPJS Ketenagakerjaan; Direktur Bank Negara Indonesia; Head of Pengembangan Bisnis Asuransi Jasindo; serta Sekretaris Jenderal APJATI.(hum/bh/amp)