CINA, Berita HUKUM - Setiap rezim republik Cina dan dinasti kekaisaran telah berperang melawan korupsi.

Namun dampaknya biasanya sangat minim, karena kampanye anti korupsi hanya di permukaan saja dan terlupakan setelah beberapa waktu. Pasalnya, begitu beberapa pelaku korupsi sudah dipermalukan di hadapan publik dan tujuan politik sudah tercapai, maka misi selesai.

Kali ini, kondisinya berbeda.

Kampanye anti korupsi yang dilancarkan oleh pemimpin Cina Xi Jinping setelah ia naik ke tampuk kekuasaan di akhir 2012, akan berlangsung selamanya, kata kepala implementasi Wang Qishan, yang merupakan ketua Komisi Disiplin Partai Komunis.

Setelah memulai dengan cara tradisional dengan menyasar beberapa musuh politik potensial atau asli, kampanye diperlebar ke pemerintah provinsi, BUMN, militer dan stasiun penyiaran milik pemerintah.

Operasi telah menjatuhkan dua mantan pemimpin Cina yaitu Hu Jintao dan Jiang Zemin. Komisi Wang telah mengirim tim pengawas untuk menyelidiki pemerintah daerah dan industri.

Tidak ada seorang pun yang bisa merasa aman dari sebuah badan yang bisa menahan orang selama enam bulan tanpa tuduhan kriminal di lokasi rahasia, sebelum memutuskan kesalahan mereka tanpa pengadilan publik, dan baru sesudah itu mereka diserahkan ke pengadilan sipil.

"Genting dan rumit"

Organisasi pemerintah lain yang menjadi sasaran tahun ini meliputi kementerian-kementerian budaya dan perlindungan lingkungan, Asosiasi Sains dan Teknologi Cina, Federasi Industri dan Perdagangan Cina serta China Radio International.
Rapat Politburo pekan lalu mendengarkan laporan dari Komisi Disiplin dan memperingatkan bahwa partai harus tahu "praktik korupsi yang genting dan rumit" yang harus dilawan dengan "tindakan tegas dan pasti."

Rapat lain yang dipimpin Perdana Menteri Li Keqiang fokus pada pentingnya pemerintahan yang bersih, manajemen ketat aset publik dan melawan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk "zona abu-abu" menyangkut pengujian dan persetujuan administratif.

Korupsi masih membayangi pemerintah di beberapa sektor, terutama karena minoritas pejabat yang memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan izin dan memberikan keuntungan, kata Li.

"Setiap sen yang dikeluarkan dari budget pemerintah harus diawasi dan diaudit secara ketat," kata dia.(BBC/bhc/sya)