Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Virus Corona
Pemerintah Harus Ambil Langkah Darurat Selamatkan Rakyat dan Sistem Kesehatan
2021-07-15 03:56:59
 

Ilustrasi. Update Infografis percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia per tanggal 14 Juli 2021 Pukul 12.00 WIB.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai layanan kesehatan sudah sampai pada taraf functional collapse akibat ekses pandemi yang semakin meluas. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mendorong pemerintah segera mengambil langkah darurat untuk mengantisipasi kolapsnya layanan kesehatan.

"Layanan kesehatan kita sudah memasuki fase kritis dan tidak mampu lagi berfungsi optimal. Ruang rawat rumah sakit penuh, antrian pasien di IGD, sementara pasien baru terus berdatangan. Belum lagi kelangkaan obat, oksigen dan alat kesehatan serta keterbatasan nakes. Pemerintah harus segera ambil langkah darurat untuk menyelamatkan rakyat dan sistem kesehatan kita," ujar Netty baru-baru ini.

Netty menyetujui dan mendorong penggunaan tempat-tempat publik semisal hotel, gedung olah raga, gedung pemerintahan bahkan gedung DPR-MPR dialihfungsikan menjadi faskes darurat sebagai solusi atas penuhnya rumah sakit. "Jika dibutuhkan, jangan ragu-ragu untuk alih fungsi sarana publik sebagai rumah sakit darurat," jelasnya.

Dalam pemilihan tempat sebagai rumah sakit darurat, lanjutnya, pemerintah harus memperhatikan aspek kesiapan infrastrukturnya seperti, ketersediaan ruang, ventilasi, sirkulasi udara, fasilitas, akomodasi dan sebagainya.

"Gunakan sarana tersebut sebagai tempat isolasi bagi pasien bergejala ringan dan OTG atau gunakan sebagai rumah sakit darurat bagi tempat yang memungkinkan. Segera lengkapi peralatan dan SDM yang diperlukan. Rakyat ingin melihat langkah sigap dan tepat pemerintah dalam mengatasi situasi darurat ini," ujarnya.

Menurut Netty, rakyat perlu mendapat informasi tentang langkah konkret pemerintah dalam mengatasi situasi ini sebagai pembanding atas info kedaruratan yang mencekam.

"Rakyat perlu mendengar info tentang telah dibukanya sekian rumah sakit darurat untuk mengimbangi info rumah sakit penuh. Rakyat perlu tahu tentang daftar sejumlah tempat pengisian oksigen sebagai pengimbang info oksigen kosong, dan sebagainya. Jadi rakyat diajak untuk tenang dan tidak panik," jelasnya.

Pihaknya juga meminta pemerintah agar memberi solusi atas keterbatasan SDM nakes melalui kolaborasi dengan masyarakat sipil. "Ini situasi darurat nasional yang solusinya harus melibatkan semua elemen. Pemerintah perlu merekrut relawan dari masyarakat sipil untuk membantu penanganan Covid-19," katanya.

Selama ini, Netty menilai masyarakat sudah cukup membantu melalui gerakan pengumpulan donasi atau gotong royong dalam penanganan kebutuhan korban pandemi. Pemerintah dapat meminta masyarakat sipil menjadi relawan kesehatan yang membantu nakes.

Tentu saja, relawan kesehatan dapat diperbantukan mendampingi nakes setelah mendapat pelatihan cukup. "Relawan kesehatan ini dapat diperbantukan untuk memantau pasien yang isolasi mandiri di rumah, misalnya," tutup Legislator F-PKS itu.(rnm/es/DPR/bh/sya)





 
   Berita Terkait > Virus Corona
 
  Pemerintah Perlu Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan Rakyat terkait Kedatangan Turis China
  Pemerintah Cabut Kebijakan PPKM di Penghujung Tahun 2022
  Indonesia Tidak Terapkan Syarat Khusus terhadap Pelancong dari China
  Temuan BPK Soal Kejanggalan Proses Vaksinasi Jangan Dianggap Angin Lalu
  Pemerintah Umumkan Kebijakan Bebas Masker di Ruang atau Area Publik Ini
 
ads1

  Berita Utama
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet

Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu

Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi

100 Tokoh Deklarasi Tolak Pemilu Curang TSM, Desak Audit Forensik IT KPU

 

ads2

  Berita Terkini
 
Polda Metro Respon Keluhan Pedagang Ikan Modern Muara Baru Jakarta Utara dengan Pengelola Pasar

Nikson Nababan Menyatakan Siap Maju Pilgub Sumut, Jika Mendapat Restu Ibu Megawati

BP2MI Siap Sambut 9.150 Pekerja Migran Indonesia yang Cuti Lebaran 2024 dan Habis Masa Kontraknya Kembali ke Tanah Air

Datang Lapor ke Komnas HAM, MPA Poboya Adukan Polres Palu ke Komnas HAM, Dugaan Kriminalisasi

Gelar Rakor Lintas K/L, Polri Pastikan Mudik-Balik Lebaran 2024 Berjalan Aman dan Nyaman

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2