JAKARTA, Berita HUKUM - Sekjen KAJS sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal, mengungkapkan pemerintah setengah hati menjalankan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dia memastikan 10,3 juta rakyat miskin dan tidak mampu dilarang berobat ke Rumah Sakit.

Hal ini, sangat bertolak belakang dengan pidato Presiden SBY dalam peluncuran BPJS pada 1 Jan 2014 yang menyatakan bahwa orang miskin dan tidak mampu tidak akan ada lagi yang ditolak berobat ke rumah sakit. Dia juga menjelaskan, kebijakan menkes memasukan 10,3 juta orang miskin yang tidak tercover BPJS ke dalam Jamkesda merupakan kebohongan publik.

Sebab, menurut Said iqbal,"program Jamkesda berbeda dengan program JKN karena Jamkesda tidak memiliki prinsip portabilitas, dan tidak mungkin APBD disubsidi ke APBN, misal di Jakarta masih ada 1,2 juta orang miskin tidak punya Kartu Jakarta Sehat (KJS) program Jokowi, sehingga otomatis mereka tidak bisa masuk PBI JKN dan tidak mungkin otomatis biaya APBD DKI untuk 1,2 jt orang miskin tersebut disubsidi ke PBI JKN yang dibayar APBN, dengan kata lain 1,2 juta orang miskin DKI akan ditolak berobat ke RS karena tidak masuk JKN dan kalau mengunakan KJS tidak akan portabilitas dan manfaat pelayanannya beda dengan JKN," ujar Said Jumat (3/1) di Jakarta.

Dia juga menyatakan, buruh belum menyetujui ikut membayar iuran Jamkes di 2014 ini, karena UU no 3/1992 tentang Jamsostek masih berlaku sampai 2015 yang seluruh iurannya dibayarkan oleh pengusaha, sehingga Pepres no 101/2013 yang mengatur besaran iuran Jamkes yang dibayar pengusaha dan buruh totalnya 4,5% belum bisa diterima kalangan buruh. Dia menambahkan hal yang harus dicermati dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan adalah audit investigasi oleh BPK terhadap PT Askes yang sampai dengan hari ini belum dilakukan. Padahal, saat ini PT Askes sudah menjadi Badan Hukum Publik.

Selain itu, Iqbal juga memastikan akan minta hak Interpelasi dan hak angket kepada DPR terhadap pelaksanaan BPJS kesehatan ini yang setengah hati, juga melakukan judicial review ke MA terhadap Pepres dan PP yang tidak sesuai UU SJSN dan UU BPJS khususnya masih ada orang miskin yang tidak diikut sertakan dalam JKN, KAJS juga akan mendesak DPR untuk menambah anggaran PBI JKN menjadi 100 jt'an orang miskin, dan aksi besar buruh akan dilakukan pada 12 Februari (50 ribu buruh) serta 1 May (500 ribu buruh) di Indonesia untuk memastikan Jamkes berlaku untuk seluruh rakyat, unlimit biaya, menangung semua jenis penyakit, dan seumur hidup, tutupnya.(bhc/put)