JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan aplikasi smart city, Senin (15/12). Melalui aplikasi ini, aparat bisa memantau langsung dan menindaklanjuti keluhan masyarakat. Selain itu, aplikasi ini juga bisa digunakan untuk memantau kinerja camat dan lurah dalam merespon laporan dari masyarakat tersebut.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengapresiasi peluncuran sistem ini. Terlebih, anggaran yang digunakan cukup murah, yakni hanya RP 3,5 miliar. Aplikasi ini merupakan konsep yang mewujudkan model baru pemerintahan yang melibatkan warga dalam pembentukan kebijakan publik.

"‎Saya sampaikan apresiasi kepada Diskominfomas yang sudah berhasil merealisasikan aplikasi ini dengan anggaran yang minim. Tidak percuma juga saya mendesak Waze, Safetipin, dan Swakita," kata Basuki, saat peluncuran aplikasi smart city di Balaikota DKI Jakarta, Senin (15/12).

Basuki meminta kepada seluruh aparat khususnya camat dan lurah untuk mengunduh aplikasi cepat respon opini publik (CROP). Sementara untuk masyarakat sebagai pelapor, harus mengunduh aplikasi QLUE. "Seluruh camat dan lurah, serta aparat lainnya diminta untuk mengundduh aplikasi ini," tegasnya.

"Lurah dan camat kini tak ada alasan untuk tidak memantau situasi yang terjadi di wilayahnya," kata Ahok.

Ahok kemudian berharap dengan adanya aplikasi tersebut maka para petugas bisa bekerja lebih cepat dalam merespon keluhan masyarakat. Diapun tak segan akan mencopot lurah maupun camat serta semua perangkat daerah yang tidak mau bekerja dengan cepat.

"Kami siap mengganti lurah secara besar-besaran," kata mantan Bupati Belitung Timur ini menegaskan.

Sebab melalui aplikasi tersebut, kata Basuki, bisa dipantau kinerja masing-masing aparat dengan cara melihat berapa lama respon dari keluhan masyarakat. "Kita bisa lihat responnya melalui aplikasi ini. Kalau lama akan kita stafkan saja," ancamnya.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI Jakarta, Agus Bambang Setiowidodo menuturkan, selain melalui aplikasi QLUE, warga juga dapat mengakses melalui smartcity.jakarta.go.id. Website itu terintegrasi dengan aplikasi sosial media pengaduan warga ibu kota, seperti email dki@jakarta.go.id, twitter @jakartagoid, facebook jakarta.go.id, balai warga di website www.jakarta.go.id, petajakarta.org, Lapor! 1708, dan Google Waze.

Dia menyebutkan, aplikasi QLUE yang dapat diunduh di android play store. Aplikasi ini memiliki sarana penyampaian aspirasi pengaduan secara real time. "Pengaduan seperti macet, banjir, sampah, joki three in one, parkir liar, pengemis, bisa dilaporkan berdasar lokasi dengan fotonya," kata Agus.

Laporan warga diaplikasi QLUE juga terintegrasi ke website smartcity.jakarta.go.id. Seluruh laporan warga di website dan aplikasi tersebut langsung terkoneksi ke aplikasi android yang khusus diunduh oleh aparat Pemprov DKI Jakarta serta aparat kepolisian yakni CROP.

Dia menjelaskan aplikasi ‎CROP merupakan dashboard mapping yang menggunakan platform Google Maps sebagai dasar pemetaan digital. "Aparat pemerintah yang menindaklanjuti laporan warga memberi hasil laporan respon ke smartcity.jakarta.go.id yang terkoneksi langsung dengan aplikasi QLUE," jelas Agus.

Adapun data yang terintegrasi dengan smartcity.jakarta.go.id seperti jalur fiber optic, tinggi muka air, letak menara, pos polisi, data kependudukan, dan lainnya. Pimpinan, lanjut dia, dapat melihat keadaan Jakarta melalui monitoring CCTV yang terintegrasi di pintu air, jalan raya, dan lainnya. Ke depan, pengembangan aplikasi smart city adalah warga Jakarta dapat mengetahui nilai pajak bumi bangunan (PBB) hingga perencanaan kota.(brtjkt/erna/cnn/bhc/sya)