Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Jokowi
Pengamat: Jokowi Merasa Bukan Lagi PDIP
2024-01-08 23:30:09
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai bukan lagi bagian dari PDI Perjuangan. Hal itu terlihat dari sikap Kepala Negara memilih kunjungan kerja ke luar negeri dan berpotensi tidak menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) PDI Perjuangan pada 10 Januari mendatang.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai sikap tersebut memperlihatkan Jokowi merasa dirinya bukan lagi bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan meski secara formal belum ada pencabutan status keanggotaannya. Menurut dia, sikap Jokowi justru seperti deklarasi bahwa dirinya yang menarik diri dari PDI Perjuangan.

"Pak Jokowi, seperti pernah ditempuh oleh anaknya Gibran (Gibran Rakabuming Raka), menunggu PDIP-lah yang secara formal mengeluarkannya. Sebenarnya, ini strategi cari simpati yang sudah terbaca tetapi, nampaknya, tetap dilakoni oleh pak Jokowi," ungkap Ray kepada Media Indonesia, Minggu (7/1).

Dia menilai sikap tersebut juga berkaitan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Jika Jokowi dekat dengan PDI Perjuangan, hal itu dinilai berdampak pada elektabilitas Pasangan Calon (Paslon) Pilpres 2024 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Ganjar-Mahfud).

"Mempertimbangkan kedekatan pak Jokowi dengan PDIP akan dapat menimbulkan efek elektoral bagi pasangan Ganjar-Mahfud," ungkapnya.

Ray menilai pemilih yang masih ragu-ragu bisa ke Ganjar-Mahfud bila Jokowi menghadiri ultah PDI Perjuangan. Sebab, masyarakat melihat Jokowi tetap bagian dari partai berlogo banteng moncong putih itu.

Ray mengemukakan saat ini para paslon saling berebut posisi siapa yang paling mumpuni melanjutkan berbagai kebijakan Jokowi. Hal itu hanya berlaku bagi Paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) dan Ganjar-Mahfud.

"Kecenderungannya, keyakinan masyarakat bahwa Ganjar-Mahfud bisa melanjutkan program Pak Jokowi juga mulai menguat. Dan akan tambah kuat bila pak Jokowi datang ke acara ultah PDIP," tuturnya.

Hal itu tentunya bakal berdampak buruk terhadap Prabowo-Gibran. Elektabilitas paslon nomor urut 02 itu dinilai bakal stagnan.

"Dengan begitu akan menyulitkan mencapai target satu putaran. Padahal, ini target penting bukan saja bagi Prabowo-Gibran tapi juga bagi Pak Jokowi sendiri," ujar dia.(MI/Yakub/metrotvnews/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  PDIP persilakan Jokowi keliling Indonesia: Tunjukkan ijazah asli!
  Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi
  Jokowi Bereaksi Usai Connie Bakrie Sebut Nama Iriana,Terlibat Skandal Pejabat Negara?
  PKS Minta Jokowi Lakukan Evaluasi, Tak Sekadar Minta Maaf
  PKB Sebut Selain Minta Maaf, Jokowi Juga Harus Sampaikan Pertanggungjawaban
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2