Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Desa
Pentingnya Peran DPRD Provinsi untuk Dilibatkan dalam Musrembang Desa
2019-12-07 21:28:20
 

H. Ismail Alulu - Aleg DPRD Provinsi dari Partai PAN Seusai Paripurna HUT Provinsi Gorontalo.(Foto: BH /ra)
 
GORONTALO, Berita HUKUM - Sinergitas antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi hal yang utama dan sangat urgen untuk membangun suatu Daerah agar lebih maju dan sejahtera, jika dilihat dari definisi sinergitas maka pengertian dari sinergitas yaitu Kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan output yang lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri-sendiri, selain itu gabungan beberapa unsur akan menghasilkan suatu produk yang lebih unggul.

Oleh sebab itu, sinergitas dalam pembangunan berarti keterpaduan berbagai unsur pembangunan yang dapat menghasilkan output lebih baik dan lebih besar. Sinergitas akan mudah terjadi bila semua komponen-komponen yang ada mampu berpikir sinergi, terjadi kesamaan pandang dan saling menghargai.

Terkait dengan perayaan HUT Provinsi Gorontalo yang sudah menginjak usia ke 19, Ismail Alulu selaku Anggota DPRD Provinsi Gorontalo memandang di usia ke 19 tahun Provinsi ini, masih minim sinergitas di antara para pemangku kepentingan, karena masih banyak masyarakat yang belum tahu mana kewenangan Pemerintah Kabupaten dan yang mana kewenangan Pemerintah Provinsi, seharusnya menurut Ismail, hal itu di perjelas kepada masyarakat pada saat Musrenbang, apa yang menjadi kewenangan Kabupaten harus jelas, begitu juga sebaliknya, agar supaya ketika mereka hendak menyampaikan aspirasi, mereka sudah tahu akan mengadu kemana.

"Contoh kecil, kemarin saya di telpon oleh warga paguat, mereka menanyakan masalah pembangunan jalan setapak, itu kan kewenagan Kabupaten, kata mereka, jalan kita yang di bangun ini, ternyata malahan lebih bagus jika tidak di bangun, kenapa, karena percuma di bangun tapi cuma kecil, kemarin masih bisa di lewati oleh bentor tapi sekarang sudah tidak bisa lagi, saya bilang itu kewenangan Kabupaten, cuma karena ini aspirasi jadi saya tindak lanjuti, kebetulan itu program Dinas Perindagkop, saya langsung telpon Dinas Perindakop, oleh karena itu menurut saya kalau memang ada pemahaman bersama, antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi, setidaknya jika itu memang bisa di dukung oleh Provinsi, maka akan kita tindak lanjuti, tetapi selama ini hal tersebut tidak dilakukan, jadi menurut saya, ketika Pemerintah Kabupaten melakukan Musrembang, undanglah kita yang ada di Provinsi dan mereka yang ada disana dan sesuaikan dengan jadwal kita, inilah yang namanya sinergitas, ujar Aleg PAN ini.

"Sinergitas itu bagaimana menyinkronkan antara kelanjutan pembangunan yang ada di Kabupaten dan Provinsi, bukan hanya sebatas, ini wilayah Kabupaten dan ini wilayah Provinsi, tetapi Bagaimana kelanjutan program agar lebih sempurna dan lebih paripurna program pembangunannya dan tidak akan terputus program pembangunannya, jangan mengedepankan ego sektoral, tetapi bagaimana program itu kita keroyok sama-sama, baik antara Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi.

"Mengenai pemukulan aktivis di Kabupaten Gorontalo, saya tidak tahu persis mengenai kasus itu, tapi jika namanya pemukulan tentunya berdampak pada hukum pidana, kalau memang melanggar, tentunya kita tidak menginginkan itu terjadi dan harus di selesaikan secara hukum, kita tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, pada intinya jika sudah melanggar, saya dukung proses hukum di tegakkan secara adil," tutup Ismail Alulu.(bh/ra)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

Anak 'Crazy Rich' Alam Sutera Pelaku Penganiayaan, Sudah Tersangka Tapi Belum Ditahan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2