Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
PT Inalum
Penyertaan Saham Pemda di Inalum Harus Direspon
Monday 18 Nov 2013 20:54:45
 

Ketua dan Wakil Ketua DPR RI.(Foto: wahyu/parle)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Keinginan Pemda Sumatera Utara (Sumut) untuk ikut serta dalam penguasaan saham PT. Inalum, harus segera direspon oleh pemerintah pusat. Saham Pemda Sumut di Inalum tentu diorientasikan untuk memaksimalkan pendapatan daerah.

Ketua DPR RI Marzuki Alie dalam sambutannya saat membuka Sidang Paripurna DPR dengan agenda Pembukaan Masa Persidangan II tahun 2013-2014, Senin (18/11), menghimbau, agar menyertakan Pemprov Sumut dalam penguasaan saham Inalum yang kini sudah menajdi BUMN.

“Pengelolaan PT. Inalum harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk merespon keinginan beberapa Pemda terkait, yang mengajukan diri sebagai participating interest atas kepemilikan saham PT. Inalum, dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku,” jelas Marzuki.

Marzuki juga berharap, pengelolaan Inalum dilakukan secara profesional agar mampu menambah sumbangan keuntungan bagi BUMN yang pada akhirnya meningkatkan pula pendapatan negara. Ini adalah momentum yang sangat strategis, baik bagi pemerintah pusat maupun daerah. Seperti diketahui, PT. Inalum sudah beralih kepemilikan sahamnya dari NAA milik Jepang ke pemerintah Indonesia per 31 Oktober 2013 lalu.

“Pengakhiran master agreement patut mendapat perhatian kita bersama,” kata Marzuki dalam pidatonya. Ini menadi pekerjaan besar bagi pemerintah Indonesia sesuai persetujuan pengambilalihan saham Inalum.(mh/dpr/bhc/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni

Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum

 

ads2

  Berita Terkini
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni

• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum

• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2