Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Kasus Indosat
Penyidik Kejagung Periksa Indar Atmanto dan Jhonny Swandy Sjam
Wednesday 14 Aug 2013 02:47:10
 

Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI, Setia Untung Arimuladi.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memanggil dan telah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Komisaris Utama IM2 Indar Atmanto yang telah dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta dan subsider 3 bulan kurungan.

"Pada pokoknya yang bersangkutan diperiksa mengenai kegiatan kerjasama serta proses-prosesnya terhadap penggunaan frekuensi 2,1 GHz antara PT. Indosat, Tbk dan PT. IM2," kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Setia Untung Arimuladi, kepada Wartawan di Gedung Puspenkum Kejagung, Selasa (13/8).

Dijelaskannya lagi bahwa untuk Tersangka Jhonny Swandy Sjam (Presiden Direktur PT. Indosat, Tbk tahun 2007 s/d 2009), diperiksa terkait dengan proses persiapan penggunaan frekuensi 2,1 GHz serta penandatanganan perjanjian kerjasama Indosat Voucer Data Base (IVDB) dalam hubungannya dengan penggunaan frekuensi 2,1 GHz milik PT. Indosat, Tbk oleh PT. IM2.

Adapun Saksi Ir. Harry Sasongko (Presiden Direktur PT.Indosat,Tbk tahun 2009 s/d 2012), ditunggu penyidik namun belum bisa hadir karena ada kegiatan di luar kota.

Namun sejauh ini, Kejagung belum menginformasikan apakah Indosat dan IM2 sudah membayar ganti rugi kepada negara, terkait kasus korporasi ini, sebab secara umum masyarakat telah mengetahui dan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juga telah menjatuhkan vonis denda IM2 sebesar Rp 1,3 triliun.(bhc/mdb)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum

Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat

Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031

 

ads2

  Berita Terkini
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum

• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat

• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031

• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2