JAKARTA, Berita HUKUM - Keberadaan pusat data dan teknologi informasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mewakili wajah lembaga dimata publik. Input data, pengelolaan data dan penyajian data yang baik melalui fasilitas teknologi informasi yang tersedia akan membangun kepercayaan publik terhadap KPU. Karena itu, pengelolaannya harus sesuai standar dan tersertifikasi.

Demikian disampaikan Ketua KPU RI Husni Kamil Manik saat membuka acara Rapat Koordinasi Revitalisasi Data Center di Hotel Bidakara, Senin malam (8/10). Hadir dalam acara itu Kepala Biro Perencanaan dan Data Moyong Hariyanto serta sejumlah narasumber dari pakar IT Institut Teknologi Bandung (ITB) di antaranya Basuki Suhardiman dan Mugi Sugiarto.

Husni menyebutkan, ketersediaan dan akurasi data merupakan bukti bahwa KPU sudah bekerja. Kepercayaan publik akan tumbuh jika dari pemilu ke pemilu pengelolaan datanya lebih baik. “Kalau sebelumnya data yang dimiliki KPU belum dianggap handal, ini tantangan bagi kita untuk mengelola data kepemiluan menjadi lebih baik,” ujarnya.

Mantan anggota KPU Sumatera Barat dua periode ini menambahkan, keberadaan teknologi informasi sangat membantu KPU dalam melayani kebutuhan informasi publik. Namun kecepatan informasi harus diikuti dengan akurasi data. Karena itu data yang ada dalam sistem teknologi informasi KPU harus diupayakan sama dengan data yang tersertifikasi.

Mengelola data center, kata Husni, juga termasuk menjaga keamanan data dari kerusakan sistem dan serangan pihak luar. Segala kemungkinan yang akan merusak dan menghilangkan data harus diantisipasi. Salah satunya dengan menyediakan back up data di luar data center. “Yang mahal itu datanya. Makanya harus ada back up data di luar data center,” ujarnya.

Husni juga meminta pengelola memikirkan kapasitas data center yang tersedia. Sebab ada kekhawatiran jika semua provinsi dan kabupaten/kota melakukan akses data secara bersamaan, terjadi kerusakan pada jaringan atau minimal aksesnya menjadi lambat. Hal-hal semacam itu, jelas akan mengganggu akses data dan informasi publik.

Kepala Biro Perencanaan dan Data KPU RI Moyong Hariyanto mengatakan keberadaan teknologi informasi KPU merupakan salah satu upaya pelayanan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Teknologi informasi yang bagus yang ditandai dengan informasi yang komplit dan mudah diakses akan membuat KPU makin dipercaya publik.

“Jadi tidak ada lagi ruang bagi siapapun untuk menuduh KPU menyembunyikan data. Kita akan jawab dengan memberikan pelayanan informasi yang seluas-luasnya dan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Jaringan dan keamanan data merupakan tulang punggung teknologi informasi. Karena itu operasi, pemeliharaan dan administrasi jaringan sangat diperlukan sehingga tidak krodit dan akses informasi menjadi lancar.(gd/kpu/bhc/opn)