Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
KSPI
Perspektif Pilpres dan Pileg 2019, KSPI: Pemerintah Sudah Gagal Menyiapkan 10 Juta Lapangan Kerja
2018-12-26 12:02:42
 

Tampak Said Iqbal Presiden KSPI dan Jajarannya saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (26/12).(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Mengahiri tahun 2018 dan jelang memasuki tahun 2019, Said Iqbal sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan bahwa, Pemerintah sudah gagal menyiapkan lapangan kerja sesuai dengan targetnya 10 juta lapangan kerja selama lima tahun, ucapnya saat jumpa pers memberikan pandangan pada sesi Evaluasi Akhir Tahun KSPI Terkait TKA, PHK, Upah dan Daya Beli, BPJS Kesehatan, Outsourcing, Pemagangan, dll, dalam Perspektif Pilpres dan Pileg 2019, di bilangan Menteng, Jakarta Pusat. Rabu (26/12).

Di satu sisi, pihak Pemerintah Indonesia dan Menko perekonomian dirasanya tidak pernah menuangkan, padahal tiap akhir bulan Desember semenjak tahun 2015, 2016, 2017 hingga kini selalu menjadi gelombang besar masalah yang tidak terekspos.

"Anehnya 1 jam dalam seminggu sudah bekerja, itulah menurut definisi BPS. Namun, temuan itu membodohi rakyat. Jangan-jangan bekerja dalam sektor padat karya pemerintah," ungkap Said Iqbal Presiden KSPI, seraya menjelaskan seperti bersihkan got, selokan, atau paling kasat mata kawan-kawan go-jek, atau Ojek Online (Ojol).

Padahal, rata-rata pendapatan dibawah 2 juta, kini bahkan jumlahnya sudah hampir ratusan ribu para supir ojol. Itulah sebabnya pemerintah dituding sudah gagal menyiapkan lapangan pekerjaan, serta ngawur.

Menurut data pengangguran temuan KSPI, hampir lebih dari 50 ribu orang, meliputi sektor Garmen, Tekstil, Makanan/Minuman di tahun 2015 saja tidak dicatat. Kemudian gelombang kedua menimpa Industri otomotif, keramik, dan gas yang menganggur.

Lalu, sambungnya pada tahun 2016, Januari hingga April, diikuti sektor Otomotif, Panasonic tutup di Bekasi, Bogor, Pasuruan dan Toshiba juga sudah tidak ada lagi di Indonesia ungkapnya.

Disusul kemudian gelombang ketiga PHK di tahun 2016-2017 Industri Retail, keramik dan pertambangan. Misalnya, seperti Sevel/ 7-Eleven, Cilegon Indovero, Indocook, Freeport, PT DGI, in Sstar Kaltex ribuan PHK, farmasi kesehatan.

"Kini gelombang ke 4 PHK, di Industri Garmen, Tekstil dan Industri Baja. Krakatau Steel di Cilegon juga melakukan PHK terhadap karyawan kontrak," ungkapnya.

Ini karena imbas sedari masuknya industri baja China, selain itu juga memukul Industri semen, Holcim, Indocement terkena imbasnya juga.

Terutama di Industri Baja, Semen, pertambangan, Otomotif roda 2, industri Garmen, Tekstil, Retail. "Untuk retail, Giant sudah menutup 19 toko detailnya atau kisaran 1.500 orang kena PHK," bebernya.

Untuk itulah evaluasi KSPI pada akhir 2018, penyediaan lapangan pekerjaan pemerintah telah gagal yang ada masuk sektor informal dan pendapatan di bawah upah minimum. "Ngawur pemerintah. Kalau outlook 2019 BPJS kesehatan defisit terus, maka akan gagal bayar nantinya. Mestinya unlimited biaya, seluruh penyakit dan seumur hidup," ujarnya.

Ditambahkan lagi, "tantangan revolusi Industri 4.0 akan berimbas kepada gelombang PHK juga. Selain itu, Perpres 20 mesti dicabut itu yang mempermudah masuk TKA," pungkasnya.(bh/mnd)



 
   Berita Terkait > KSPI
 
  Tolak Aturan Baru Soal Pencairan JHT, KSPI: Ancam Gelar Demo
  Buruh KSPI akan Gelar Demo 2, 9, 10 November di Istana Hingga DPR
  Kedepankan Dialog dengan DPR dan Pemerintah Disetujui KSPI Guna Sikapi RUU Ciptaker
  KSPI Bakal Demo di BEJ Gegara Union Busting di Indosat dan Antara
  Walau Sudah Bertemu Jokowi, KSPI Tetap Aksi Demo di 10 Provinsi
 
ads1

  Berita Utama
Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

Anak 'Crazy Rich' Alam Sutera Pelaku Penganiayaan, Sudah Tersangka Tapi Belum Ditahan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2